REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi III DPR RI menggelar rapat dengan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT). Dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir menyebut komisi III bakal menyoroti kinerja BNPT selama ini.

"Ini celetukan kawan-kawan untuk mengevaluasi apakah BNPT ini masih bisa diandalkan untuk mendeteksi terorisme atau sudah waktunya dievaluasi," kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11).

Ia menilai kinerja BNPT dalam melakukan pencegahan dini aksi terorisme belum cukup maksimal. Dalam beberapa waktu terakhir dua aksi teror terjadi di Tanah Air, dan BNPT selalu dianggap terlambat dalam bertindak.

"Selama ini melihat kinerja BNPT hanya sebatas sosialisasi dan sosialissi di dalam maupun di luar negeri. Kebanyakan di luar negeri. Jadi terkesan dalam penanganan ini dan lain-lain. Tetapi saat penangannnya terlambat, dan selalu terjadi seperti itu," ujarnya.

Ia tidak menjelaskan langkah apa yang dilakukan usai BNPT dievaluasi. Menurutnya hal itu tergantung perkembangan yang terjadi nanti. "Berarti kalau dievaluasi berarti semua di-handle oleh pihak kepolisian dalam hal ini Densus 88," tuturnya.

Selain itu ia juga menyoroti sinergitas antara BNPT dengan kepolisian. Komisi III ingin betul-betul ada koordinasi yang terintegrasi. "Koordinasi yang luar biasa, dimana pencegahan yang kita tahu cepat diatasi dan langsung ke titik sarangnya dan langsung dideradikalisasi. Jangan nanti orangnya bisa dekat-dekat dengan pejabat apalagi aparat terus tba-tiba meledak baru nanti orang begini begitu, tidak boleh begitu. Harus lebih dikoordinasikan BNPT dan densus," jelasnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika