REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementeran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan kecil kemungkinan holding infrastruktur terbentuk. Begitupun juga dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang juga mempertanyakan tujuan holding yang sudah direncanakan sejak kepemimpinan Rini Soemarno di Kementerian BUMN.
"Apa dulu tujuannya? Tujuannya holding itu apa? Wong sudah besar semua," kata Basuki di Gedung Kementerian PUPR, Senin (21/11).
Basuki menilai saat ini seperti PT Pembangunan Perumahan (PP) (Persero) dan PT Waskta Karya (Persero) sudah 10 kali lipat lebih besar daripada dulu. Untuk itu, Basuki mempertanyakan apa tujuan dari pembentukan holding BUMN infrastruktur.
Dia menegaskan pembentukan holding BUMN infrastruktur juga harus mendapatkan persetujuan dari beberapa kementerian terkait. "Harus diparaf beberapa menteri. Ada beberapa menteri yang paraf, saya belum," ujar Basuki.
Basuki menuturkan pada beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan akan ada pembentukan holding, salahsatunya infrastruktur. Hanya saja, Basuki meminta rencana holding infrastruktur diundur terlebih dahulu.
Sebelumnya, Staf Khusus Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan kecil kemungkinan holding BUMN infrastruktur terbentuk. Arya menuturkan banyak pertimbangan yang membuat kecil kemungkinan holding inrastruktur terbentuk.
"Nanti akan dicarikan model bisnis yang terbaik untuk bagaimana mensinergikan perusahaan-perusahaan karya," tutur Arya.
Sebelumnya, rencananya perusahaan induk BUMN bidang infrastruktur atau karya akan terdiri atas enam perusahaan. Semua perusahaan tersebut yaitu PT Hutama Karya (Persero) sebagai induk perusahaan dan didukung anggota holding yaitu PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Yodya Karya (Persero), dan PT Indra Karya (Persero).
Pembentukan holding tersebut bertujuan untuk menciptakan badan usaha plat merah yang besar, kuat, dan lincah. Khususnya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, serta proyek-proyek strategis nasional.