REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto, berkomitmen untuk mendukung penuh perkembangan industri pertahanan dalam negeri. Selain itu, ia juga ingin memastikan TNI tidak hanya sekadar memenuhi minimum essential force (MEF), tetapi melebihinya.
"Mendukung penuh pengembangan industri pertahanan dalam negeri menjadi komitmen (Prabowo)," kata Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam keterangan tertulisnya, Ahad (24/11).
Itu dilakukan untuk memastikan tersedianya alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang layak dengan memaksimalkan pengurangan impor. Langkah untuk mengurangi impor itu dapat dilakukan dengan menyubtitusi impor alutsista dengan alutsista yang bisa diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri.
"Prabowo adalah menteri yang sejak awal duduk sebagai Menhan telah hafal 'sudut-sudut' masalah pertahanan Indonesia. Secara teknis beliau paham teknologi persenjataan, radar, kapal, pesawat tempur, dengan berbagai kualitasnya," kata Dahnil.
Karena itu, dia menjelaskan, Prabowo berdedikasi untuk memastikan TNI tidak sekadar memenuhi MEF, tetapi harus lebih dari target tersebut. Menurutnya, proses modernisasi persenjataan dan alutsista harus dipercepat atau diakselerasi. Ia mengatakan, TNI yang sudah kuat harus lebih kuat lagi ke depannya.
Di samping itu, Dahnil mengungkapkan, sejak hari pertama duduk sebagaimenhan, Prabowo memulai peta kerjanya dari menelusuri kekuatan komponen utama pertahanan Indonesia, mulai dari sumber daya manusia dan alutsista. Ia mengatakan, Prabowo ingin prajurit lebih sejahtera dan alutsista Indonesia layak bagi pertahanan bangsa serta negara.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto agar tak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran dan penyusunan proyek terkait pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista). Hal ini disampaikannya saat membuka rapat terbatas terkait kebijakan pengadaan alutsista di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (22/11).
"Jangan lagi orientasinya adalah penyerapan anggaran, mampu membelanjakan anggaran sebanyak-banyaknya apalagi orientasinya sekadar proyek, sudah stop yang seperti itu," ujar Jokowi.
Jokowi menekankan, sebagai negara yang besar, pemerintah harus memperkuat pertahanan dengan alutsista yang modern yang berstandar pada kemampuan industri alat pertahanan dalam negeri.
Karena itu, Presiden meminta agar Menteri Pertahanan menyusun roadmap yang jelas terkait pengembangan industri alat pertahanan di dalam negeri mulai dari hulu hingga hilir. Selain itu, pengembangan industri alat pertahanan juga perlu melibatkan baik BUMN maupun swasta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika