REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Politikus Partai Demokrat, Didik Mukrianto menilai wacana pemilihan umum (pemilu) tidak langsung, bisa membuka lebar ruang oligarki untuk tumbuh subur. Kemudian juga bisa merampas hak dan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung. Tidak hanya bagi pemilihan presiden (pilpres) tapi juga pemilihan kepala daerah (pilkada).
"Apabila oligarki sudah menguasai demokrasi maka bisa dipastikan, cita-cita terwujudnya pemerataan kekuasaan dan kemakmuran rakyat semakin jauh. Makin dalamnya jurang antara si kaya dan si miskin," ujar Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam pesan singkatnya kepada Republika.co.id, Jumat (29/11).
Lanjut Didik, dengan alasan apapun juga, tidak seharusnya para elit politik membiarkan bahkan menjadi pupuk tumbuh suburnya oligarki. Jangan sampai juga oligarki demokrasi berlindung di balik mayoritas dan kekuasaan. Menurutnya, jika ini dibiarkan maka tidak bisa terhindarkan bandul demokrasi akan bergeser kepada ke oligarki.
"Pergeseran bandul ini pasti juga akan berhadapan dengan kekuatan pecinta demokrasi. Civil society dan pejuang demokrasi akan dengan mudah membangun “koalisi baru” yaitu koalisi pro demokrasi," tegasnya.
Kemudian, jika pergeseran bandul demokrasi semakin masif menuju oligarki bisa dipastikan akan saling berhadapan kutub pro demokrasi melawan koalisi anti demokrasi. Namun oligarki demokrasi bisa dicegah jika penguasa tidak bermain-main dengan para oligarkh. Maka pada situasi inilah partai politik sebagai bagian pilar demokrasi akan diuji komitmen dan keberpihakannya.