REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan tidak terdapat satu kampus pun di Indonesia yang mempunyai imunitas atau kekebalan terhadap paham radikalisme maupun terorisme. Mereka rentan terpengaruh sebab paham tersebut terus bergerak melakukan propaganda.
"Semua (kampus) berkesempatan terpengaruh karena bergerak melakukan propaganda yang berkaitan dengan rekrutmen untuk menjadi kelompok radikal," ujar Kasubdit Kontra Propaganda Direktorat Pencegahan Deputi I BNPT Kolonel Pas Sujatmiko saat seminar di Universitas Widyatama, Senin (9/12).
Menurutnya, agar kampus-kampus di Indonesia tidak terpengaruh paham radikalisme dan terorisme maka harus ditekankan nilai-nilai kebangsaan kepada civitas akademik. Serta selalu waspada terhadap ancaman tersebut.
Ia menambahkan, pihaknya terus melakukan program deradikalisasi di dalam dan luar lapas terhadap pelaku dan mantan teroris. Di dalam lapas, menurutnya pihaknya memberikan wawasan kebangsaan dan keagamaan serta disiapkan kembali agar bisa bergabung di masyarakat.
"Sekarang (program berjalan) di 89 lapas di 25 provinsi di Indonesia," katanya. Sujatmiko menambahkan program diluar lapas dilakukan kepada mantan narapidana terorisme, keluarga dan jaringannya.
Menurutnya, pihaknya melaksanakan program di antaranya resosialisasi dan rehabilitasi agar bisa kembali ke lingkungan masyarakat. Serta melaksanakan program kewirausahaan kepada mantan teroris yang memiliki kemampuan dibidang usaha.
"Per Agustus, yang sudah (program deradikalisasi) 632 orang. Kesulitannya tidak bisa memaksa mereka ikut program deradikalisasi. Tapi kita tetap berusaha mendekati mereka," katanya. Ia mengungkapkan, sejauh ini program deradikalisasi diluar lapas berjalan dengan baik.
Sebelumnya, Universitas Widyatama bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Polda Jawa Barat serta ratusan mahasiswa deklarasi cegah radikalisme ala milenial di Gedung Serba Guna (GSG), Senin (9/12). Sosialisasi dan deklarasi dilakukan agar mahasiswa bisa mendeteksi dini radikalisme dan tidak terpapar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika