REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu meminta pemerintah kota fokus mengawasi proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 2018 yang meluluhlantahkan kota itu.

Menurut anggota Komisi C DPRD Palu, Moh. Syarif, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sangat carut-marut. "Khususnya menyangkut penyediaan hunian bagi para korban. Selain adanya temuan rumah rusak yang diperbaiki menggunakan dana stimulan tidak sesuai standar, warga yang menjadi tenaga kerja untuk membangun huntap belum digaji," katanya saat ditemui di ruang Komisi C DPRD Palu, Senin (9/12).

Ia menyebut warga yang dipekerjakan belum digaji sejak dua bulan lalu. Atas dasar itulah, ia meminta Pemkot Palu betul-betul mengawasi kontraktor yang mengerjakan pembangunan itu.

"Tolong, pemerintah kota khususnya dinas terkait, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) atau Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) benar-benar mengawasi proses rehab dan rekonstruksi ini. Karena banyak sekali keluhan yang masyarakat laporkan ke saya," katanya.

Ia mengusahakan dalam waktu dekat membahas persoalan itu kepada anggota DPRD Palu lainnya. Ia menyatakan akan secepatnya menyampaikan hal itu dalam forum resmi di DPRD Palu. Kemudian, dalam waktu dekat DPRD Palu segera membentuk panitia khusus (pansus) pengawasan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

"Dalam waktu dekat teman-teman berencana membentuk pansus dan akan saya sampaikan semua keluhan ini. Saya berharap 2020, semua korban bencana tidak ada lagi yang tinggal di tenda dan huntara (hunian sementara)," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika