REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar proyek-proyek infrastruktur tak hanya dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan BUMN. Ia ingin pengerjaan proyek-proyek infrastruktur tersebut juga turut melibatkan perusahaan swasta dan juga pengusaha lokal kecil menengah.
"Saya ingatkan kembali agar proyek-proyek infrastruktur semuanya jangan diambil oleh BUMN. Ini penting digarisbawahi. Dari proyek yang besar-besar sampai kecil-kecil sering kali bukan hanya melibatkan anak BUMN tapi juga sampai ke cucu-cucu BUMN," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai akselerasi implementasi program infrastruktur di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/12).
Presiden ingin agar perusahaan swasta dan pengusaha lokal diberi ruang yang lebih luas untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di seluruh daerah di Indonesia. Sehingga akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja lokal.
"Berilah ruang yang lebih luas pada swasta, pada pengusaha lokal, pada pengusaha kecil menengah, tenaga kerja lokal agar terlibat dalam pembangunan infrastruktur," kata dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu yakin, dengan keterlibatan seluruh pihak dalam pengerjaan proyek infrastruktur ini maka akan mampu mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur selama ini.
Jokowi juga mengingatkan agar pembangunan infrastruktur ini difokuskan untuk memperlancar konektivitas rantai pasok dan dapat menghubungkan pasar dengan sentra-sentra produksi rakyat, baik pertanian, perikanan, perkebunan, industri, dan juga UMKM.
"Sehingga infrastruktur yang kita bangun betul-betul memiliki impact agar indeks logistik perform kita. Serta memiliki dampak pada peningkatan daya saing produk-produk ekspor," jelas Jokowi.
Selain itu, Presiden juga meminta agar dilakukan pembenahan pada manajemen rantai pasok konstruksi. Mulai dari penyiapan SDM, peralatan, material, inovasi, teknologi, hingga pendanaan.
Menurutnya, dalam penyiapan material konstruksi saat ini masih terjadi gap antara pasokan dan permintaan. Ia mencontohkan kebutuhan aspal yang sebesar 650 ribu ton baru terpenuhi sebanyak 70 persen. Sedangkan kebutuhan baja yang sebanyak sembilan juta ton baru terpenuhi sebesar 60 persen.
Karena itu, ia mendorong agar industri pendukung infrastruktur semakin diperkuat. Presiden juga menyebut, tak semua proyek infrastruktur dapat dibiayai dengan APBN. Karena itu, pemerintah juga menawarkan model pembiayaan kreatif lainnya seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dan juga melalui pembiayaan investasi nonanggaran pemerintah (PINA).
Dalam ratas ini, ia juga menegaskan pemerintah ingin meneruskan pembangunan modernisasi moda transportasi massal seperti MRT, LRT, dan kereta cepat khususnya di kota-kota besar. Sehingga sistem transportasi pun akan semakin efisien, ramah lingkungan, dan terkoneksi secara menyeluruh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika