REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi menyebut temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait adanya sejumlah kepala daerah hingga anggota DPD yang disimpan dalam rekening kasino harus ditindaklanjuti oleh penegak hukum.
"Saya kira yang lebih tepat temuan ini harus segera diserahkan ke penegak hukum, apakah KPK, kepolisian, atau kejaksaan, tapi yang pasti harus diusut tuntas," ujar Johan Budi di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Senin (16/12).
Temuan PPATK ini menurut Johan Budi cukup mengejutkan. Apalagi, temuan ini disebut bukan pertama kali. Maka itu, eks Wakil Ketua KPK ini pun meminta agar temuan ini ditindaklanjuti.
"Karena kepala daerah yang mempunyai dana sampai puluhan miliar dan kemudian ditaruh di kasino, ini pasti ada tanya besar, apakah ini dalam rangka untuk money laundring atau uang dari mana ini?," ujar dia.
Johan Budi pun berharap agar setelah PPATK melakukan pendalaman, penegak hukum segera mengambil tindakan. Dalam konteks pembinaan, Komisi II pun meminta Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengajak para pimpinan daerah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai dana pusat yang diserahkan pada daerah. Di samping itu, Kemendagri juga diminta untuk lebih memonitor penggunaan dana tersebut.
"Bagaimana proses itu bisa jadi pruden, pengelolaan anggaran di daerah. Harus ditanyakan itu, duit puluhan miliar itu duit sendiri atau, sumbernya dari mana. Kita tunggu PPATK menelusuri detail," katanya.
Sebelumnya PPATK mengungkapkan adanya temuan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) kepala daerah. Temuan transaksi keuangan dalam bentuk valuta asing tersebut senilai 50 miliar rupiah, yang dimasukkan ke rekening kasino di luar negeri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika