REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta Pemerintah Cina terbuka kepada masyarakat internasional terkait masalah Uighur. Ini untuk menjawab tudingan Pemerintah Cina melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) kepada masyarakat Muslim di Uighur.
Salah satunya isunya, yakni penahanan anggota etnis Uighur dalam kamp redukasi di Xinjiang. "Kami minta lebih terbuka, Cina lebih terbuka, dan Cina telah memberikan alasannya bahwa kamp-kamp itu bukan untuk, indoktrinasi, tapi semacam pelatihan itu kata dia, kita minta lebih terbuka lah," ujar Kiai Ma'ruf saat diwawancarai wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (17/12).
Sebab, menurutnya, tertutupnya Pemerintah China terhadap Muslim Uighur menimbulkan spekulasi masyarakat di dunia terhadap kondisi di Uighur. Sebab, ia mengatakan, Pemerintah Indonesia konsisten untuk mendukung upaya perlindungan masyarakat muslim Uighur.
"Kalau pemerintah kan memang konsisten kalau soal perlindungan hak asasi manusia, kita akan mendukung upaya upaya perlindungan dan juga mengajak semua negara termasuk cina untuk melindungi hak asasi manusia jadi saya kira arahnya ke sana," ujar Kiai Ma'ruf.
Tudingan ormas Islam dirayu China
Kiai Ma'ruf juga angkat bicara soal tudingan yang ditujukan kepada ormas Islam Indonesia yang disebut ikut menyembunyikan kondisi masyarakat Uighur di Xinjiang. Ini setelah media Amerika Serikat Wall Street Journal (WSJ) pada 11 Desember lalu menulis artiket dengan judul “How China Persuaded One Muslim Nation To Keep Silent on Xinjiang Camps”.
Dalam artikel itu, WSJ mula-mula memaparkan soal kencangnya suara sejumlah pihak di Tanah Air, terkait isu penahanan jutaan anggota etnis Uighur dalam kamp reedukasi di Xinjiang, tapix kemudian berubah karena rayuan Pemerintah Cina.
Namun, Kiai Ma'ruf mengungkapkan, tudingan tersebut sudah dibantah oleh ormas-ormas Islam. Karenanya, ia sependapat dengan pernyataan bantahan tersebut.
"Kalau ormas Islam kan sudah ada bantahan dari masing masing ormas islam, bahwa itu tidak benar, saya kira yang membantah ormas Islam saja," ujar Kiai Ma'ruf.
Ketua Majelis Ulama Indonesia Nonaktif itu mengatakan, yang paling penting, tudingan itu tidak dikaitkan dengan kebijakan Pemerintah. Sebab, ia menegaskan Pemerintah sejak awal konsisten atas dukungan perlindungan HAM masyarakat Uighur.
"Kalau pemerintah kan memang konsisten kalau soal perlindungan hak asasi manusia, kita akan mendukung upaya upaya perlindungan dan juga mengajak semua negara termasuk China untuk melindungi hak asasi manusia," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika