REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Parlemen Suriah telah menyetujui kontrak untuk eksplorasi minyak dengan dua perusahaan Rusia. Persetujuan ini dalam upaya untuk meningkatkan produksi yang terkena perang lebih dari delapan tahun dan sanksi oleh Barat.
Kantor berita negara SANA mengatakan kesepakatan itu mencakup eksplorasi dan produksi di tiga blok. Termasuk ladang minyak di bagian timur laut Suriah dan ladang gas di sebelah utara ibu kota Damaskus.
Dikatakan bahwa kontrak yang disahkan dalam sesi parlemen pada hari Senin, telah ditandatangani pada awal tahun ini dengan dua perusahaan Rusia. Kedua perusahaan itu diidentifikasi sebagai Mercury LLC dan Velada LLC.
Menteri Perminyakan Ali Ghanem mengatakan pemberian kontrak kepada perusahaan-perusahaan ini sejalan dengan strategi pemerintah menuju negara-negara sahabat yang berdiri di Suriah, dengan Rusia dan Iran di garis depan.
Presiden Suriah Bashar al-Assad yang dijauhi oleh kekuatan-kekuatan Barat telah meminta sekutu Rusia dan Iran untuk memainkan peran dalam pembangunan kembali, setelah mereka membantu tentara Suriah merebut kembali sebagian besar wilayah negara itu.
Suriah menghasilkan sekitar 380 ribu barel minyak per hari sebelum perang. Tetapi produksinya runtuh setelah pertempuran menghantam wilayah timur yang kaya minyak. Ladang minyak sebagian besar berada di tangan para gerilyawan Kurdi yang merebut petak-petak wilayah Suriah utara dan timur dari Negara Islam dengan bantuan AS.
Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa meskipun ada penarikan militer dari timur laut Suriah, sejumlah kecil pasukan AS akan tetap tinggal di tempat mereka memiliki minyak.
Sekitar 600 tentara AS, yang oleh Damaskus dianggap sebagai penjajah, tetap tinggal setelah penarikan dan penempatan kembali, Menteri Pertahanan AS Mark Esper mengatakannya bulan ini. Media pemerintah Suriah mengutip Ghanem yang mengatakan kementerian perminyakan akan berusaha menandatangani kontrak lepas pantai untuk investasi minyak yang telah dihambat oleh sanksi ekonomi.
Selama perang, perdagangan minyak berlanjut antara wilayah yang dikuasai Kurdi dan pemerintah. Beberapa ladang gas juga kembali ke kontrol negara setelah tentara mengalahkan Negara Islam di bagian provinsi Deir al-Zor di timur pada 2017.
Ikuti Whatsapp Channel Republika