REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, tidak sepakat dengan wacana pemerintah untuk mengembalikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Bawaslu menilai, Pilkada secara langsung oleh rakyat, masih efektif dilaksanakan. Meskipun ada beberapa evaluasi yang harus dilakukan oleh para penyelenggara pemilu
"Kami secara institusi pelaksana pemilu, menilai bahwa pilkada langsung ini masih efektif," ujar Ketua Bawaslu Jabar Abdullah Dahlan, usai membuka Seminar Bawaslu dan Keadilan Pemilu, dengan tema "Penegakan Hukum Pemilu yang Berkeadilan: Evaluasi Pemilu 2019 dan Proyeksi Pilkada 2020" di Kota Bandung, Kamis (19/12).
Abdullah mengatakan, catatan kelam dari pemilu yang sudah dilaksanakan kemarin, misalnya money politik, politik transaksional, manipulasi data saat rekap dan kecurangan lainnya. Hal ini, harus menjadi perhatian lebih bukan hanya oleh penyelenggara, namun peserta dan juga masyarakat.
Oleh karena itu, kata dia, Bawaslu mengumpulkan seluruh stakeholder yang berkepentingan dalam pemilu di acara seminar ini, tidak lain untuk menjaga bersama-sama proses Pilkada yang akan digelar di delapan kabupaten/kota di Jawa Barat.
"Oleh karena itu penataan perbaikan itu penting kita lakukan. Termasuk, Bawaslu ingin mengawal Pilkada agar taat kepada undang-undang di seluruh tahapan, dan kontestasi yang dibangun adalah kontestasi yang fair, jujur, dan adil," paparnya.
Selain itu, langkah-langkah yang sudah dilakukan Bawaslu untuk menunjukan bahwa pemilu secara langsung masih efektif. Di antaranya dengan membuat Sekolah Kader dimana masyarakat ditempa materi selama lima hari untuk menjadi kader pengawas pemilu. "Sekolah kader juga sebagai cara menekan money politik," katanya.
Dari semua langkah itu, kata dia, Bawaslu ingin bahwa evaluasi dari pemilu yang sudah dilaksanakan kemarin, menjadi catatan bahwa empat fungsi Bawaslu harus ditingkatkan kembali. Pihaknya ingin agar desain pemilu lebih baik di Pilkada 2020.
Abdullah mengakui, politik uang sulit dihilangkan dalam setiap pemilu. Abdullah pun tidak menjamin kecurangan tersebut akan hilang pada pemilu kepala daerah serentak 2020 di Jawa Barat. "Tidak ada jaminan tak ada money politic," katanya.
Menurut Abdullah, politik uang menjadi persoalan dominan dalam setiap pemilu. Beberapa persoalan yang dominan lainnya adalah politik transaksional saat pencalonan kandidat oleh partai, penggunaan aparatur dan keuangan negara, hingga kecurangan oleh penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan lembaga pengawasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika