REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Dewan Keamanan PBB akan bertemu secara tidak resmi pada Senin (30/12) untuk perundingan putaran kedua mengenai usulan Rusia dan China untuk mencabut banyak sanksi terhadap Korea Utara. Menurut beberapa diplomat, langkah itu tidak terlalu banyak mendapat dukungan.
China dan Rusia mengadakan negosiasi sehari sebelum batas waktu yang ditentukan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bagi Amerika Serikat untuk melunakkan pendiriannya dalam perundingan denuklirisasi yang macet. Program denuklirisasi tersebut bertujuan agar Pyongyang menghentikan program senjata nuklirnya.
Pyongyang memperingatkan Washington awal bulan ini bahwa kegagalan untuk memenuhi harapan terkait program senjata nuklir Korea Utara bisa diganjar "hadiah Natal" yang tidak diinginkan. Pejabat tinggi Gedung Putih mengatakan pada Ahad (29/12) bahwa Amerika Serikat akan sangat kecewa jika Korea Utara tetap melakukan uji coba rudal jarak jauh.
Apabila Korea Utara melakukan uji coba rudal jarak jauh, Amerika Serikat (AS) akan mengambil tindakan yang tepat sebagai kekuatan militer dan ekonomi terkemuka. Sejak 2006, AS menerapkan sanksi terhadap Pyongyang atas program rudal dan nuklirnya. Keputusan AS tersebut juga disepakati oleh Dewan Keamanan PBB.
Beberapa diplomat yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa kesatuan sikap Dewan Keamanan PBB terkait Korea Utara akan terbelah jika Rusia dan China melakukan pemungutan suara untuk rencana baru mereka. Awal Desember, Rusia dan China mengusulkan rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang akan mencabut sanksi terhadap industri yang menghasilkan ratusan juta dolar bagi Korea Utara.
Sanksi-sanksi itu diberlakukan pada 2016 dan 2017 untuk memotong aliran dana yang membiayai program nuklir dan rudal Pyongyang. Dalam upaya untuk mempertahankan persatuan Dewan Keamanan PBB atas Korea Utara, para diplomat mengatakan Amerika Serikat mengajukan rancangan pernyataan pers tentang masalah itu, tetapi langkah itu ditolak oleh Rusia dan China.
Pada Senin, Rusia dan China malah dijadwalkan untuk melakukan pembicaraan putaran kedua pada rancangan resolusi mereka, kata para diplomat. Seorang diplomat Dewan Keamanan, yang tidak bersedia namanya disebutkan, menuduh Rusia dan China pada Ahad berkoordinasi dengan Korea Utara mengenai rancangan resolusi. Termasuk membiarkan Pyongyang membuat tambahan teks sendiri sebelum mereka terlibat dengan Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara.
"China dan Rusia mendorong resolusi pencabutan sanksi terhadap Korea Utara," ujar diplomat tersebut. "Dewan Keamanan PBB tidak dapat mendukung resolusi yang membantu pengembangan senjata pemusnah massal yang sedang berlangsung di Korea Utara," kata dia.
Rusia dan China menginginkan pencabutan beberapa sanksi terhadap Korea Utara sebagai upaya untuk memecah kebuntuan dan mendorong pembicaraan antara Washington dan Pyongyang. Namun Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris mengatakan sekarang bukan saatnya untuk mempertimbangkan mencabut sanksi itu.
Resolusi Dewan Keamanan PBB hanya dapat disahkan apabila mendapatkan sembilan suara dan tidak diveto oleh Rusia, China, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Proposal yang diajukan China dan Rusia tersebut akan mencabut larangan Korea Utara terkait ekspor patung, makanan laut dan tekstil, pengurangan pembatasan proyek infrastruktur dan pekerja warga negara Korut di luar negeri, menurut rancangan yang dilihat oleh Reuters.
Ikuti Whatsapp Channel Republika