REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa menyatakan siap melaksanakan apa pun kebijakan pemerintah untuk menjaga kedaulatan NKRI di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.
"Kami laksanakan kebijakan pemerintah. Apa pun kebijakan pemerintah yang dibuat dalam hal ini Natuna, kami siap melaksanakan," kata Andika di Balairung Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Jumat (10/1).
Menurut Andika, terlepas dari persoalan konflik perbatasan di perairan Natuna, selama ini personel TNI dengan berbagai satuan yang ada telah hadir untuk menjaga kedaulatan negara di kawasan Natuna. "Jadi, bukan dalam insiden ini kemudian kami (hadir), enggak. TNI AD kan ada di seluruh Indonesia," katanya menegaskan.
Mengingat jumlah prajurit TNI AD sudah cukup banyak tersebar di wilayah Natuna, menurut dia, tidak ada penambahan kekuatan militer secara permanen di kawasan itu. "Kalau permanen nggak ada karena memang di sana (TNI AD) sudah cukup banyak," kata Andika.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia atas Pulau Natuna dan wilayah perairannya merupakan harga mati.
"Ya, kan jelas, beliau (Presiden Joko Widodo) sudah katakan kedaulatan harga mati. Akan tetapi, jangan kita panas-panasi," kata Prabowo terkait dengan arahan Presiden Joko Widodo atas Natuna.
Ketika ditemui di halaman Istana Negara, Jakarta, Kamis (9/1), Prabowo menyebutkan wilayah teritorial adalah 12 mil dari garis pangkal kepulauan dan lebih dari itu merupakan zona ekonomi eksklusif.
Sementara untuk zona ekonomi eksklusif sendiri, lanjut dia, kapal internasional diperbolehkan untuk berlayar melaluinya."Nah, kalau eksploitasi ikan atau eksploitasi mineral, itu harus kerja sama, harus izin (kepada) kita," kata Prabowo.
Dia menilai ketegangan yang terjadi karena insiden kapal-kapal Republik Rakyat China (RRC) masuk ke wilayah ZEE Indonesia dapat diselesaikan dengan negosiasi bilateral. "Kita cool saja, selalu saya katakan," kata Prabowo menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika