REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Uni Eropa (UE) menyatakan, rencana Perdana Menteri Inggris Boris Johnson untuk perjanjian perdagangan bebas akan menciptakan perbatasan pabean. Keputusan itu pun akan mengakhiri perdagangan tanpa gesekan dengan Inggris.
Presentasi slide internal yang disusun oleh Komisi Eropa untuk negara-negara anggota menjelang dimulainya pembicaraan mengatakan pembukaan pasar akan terbatas di bawah rencana. Pemeriksaan pabean baru akan dilaksanakan pada barang-barang Inggris.
Kondisi tersebut adalah berita buruk bagi industri di Inggris, seperti produsen mobil dan supermarket. Kedua industri itu mengandalkan komponen dan barang yang bergerak cepat melintas tanpa birokrasi dan pemeriksaan yang menghabiskan waktu.
UE dengan tegas mengesampingkan setiap pengakuan timbal balik dari regulasi antara Inggris dan UE. Ide itu sebelumnya dipermainkan di Westminster untuk memberi Inggris keunggulan terus-menerus dari pasar tunggal meskipun telah meninggalkannya.
Brussels juga akan menuntut klausul yang dapat membuat perjanjian perdagangan ditangguhkan seluruhnya. Keputusan itu akan dilakukan jika Inggris melakukan deregulasi melewati "level playing-field" yang ditetapkan oleh Brussels.
Beberapa menteri kabinet sayap kanan melihat Brexit sebagai peluang untuk melakukan deregulasi. Proses menghapuskan pembatasan dan peraturan itu akan dimanfaatkan baik untuk kepentingannya sendiri atau untuk mengamankan kesepakatan perdagangan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Slide dari Komisi Eropa pun menjelaskan Inggris dan UE akan menjadi pasar yang terpisah dan perintah hukum yang berbeda. Artinya, itu akhir dari pergerakan bebas barang dan timbal balik peraturan.
Presentasi tersebut merupakan bagian dari serangkaian seminar yang diadakan di ibu kota UE pada Januari. Acara dihadiri oleh diplomat negara anggota untuk mempersiapkan landasan untuk negosiasi hubungan di masa depan dan untuk mendapatkan blok yang sama.
Pembicaraan akan dimulai antara Inggris dan UE pada Februari, begitu Brexit terjadi. Kedua belah pihak akan memiliki 11 bulan untuk menegosiasikan kesepakatan selama periode transisi sementara Inggris mengikuti semua aturan UE.
Meskipun masa transisi dapat diperpanjang hingga dua tahun, Johnson mengatakan dia tidak akan melakukannya. Bahkan dia mengatakan akan membuat undang-undang untuk mencegah dirinya melakukan hal itu.
Jika "no deal" pada akhir transisi, Inggris akan tergelincir ke persyaratan WTO dan menghadapi tarif besar dan kuota untuk perdagangan dengan UE. Itu akan menjadi skenario yang menghancurkan menurut para ahli perdagangan.
Tapi, slide internal UE yang baru menunjukkan jika Inggris berhasil dalam mencapai kesepakatan perdagangan yang komprehensif dengan cepat, bisnis akan menghadapi gangguan signifikan di bawah Brexit yang dipilih oleh pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika