REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah pusat tahun ini kembali menggulirkan program bantuan pangan untuk masyarakat miskin. Sebelumnya, program ini bernama Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sekarang berubah menjadi bantuan sosial (Bansos) Sembako.
Menurut Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jabar, Dodo Suhendar, pada 2020 ini jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan Sembako meningkat menjadi 2.637.975 keluarga. Sebelumnya, pada 2019 jumlah KPM penerima bantuan pangan di Jabar sebanyak 2.496.981yang tersebar di 27 kota kabupaten di Jabar. Jumlah total bantuan program ini, ke Jabar pun nilainya mengalami kenaikan. Pada 2019 anggaran yang diberikan totalnya Rp 3,3 triliun. Namun, pada 2020 ini totalnya setahun meningkat menjadi Rp 4,748 triliun.
"Januari ini, Bansos Sembako ini mulai disalurkan ke semua KPM," ujar usai video conference sosialiasasi Program Sembako yang diselenggarakan Bank Indonesia dan Dinas Sosial Jawa Barat di Perwakilan Kantor Bank Indonesia Jawa Barat, Jalan Braga, Kota Bandung, Senin (20/1).
Dodo mengatakan, selain istilah bantuan yang berbeda, tahun ini pemerintah pusat pun menambah nilai bantuan sosial pangan dari Rp 110 ribu menjadi Rp 150 ribu dalam Program Sembako ini. Bantuan sosial pangan tersebut, dikucurkan setiap sebulan sekali untuk KPM.
Menurut Dodo, KPM bisa mendapatkan bahan sembako tersebut di 7.193 e-Warong (elektronik warung gotong royong) di Jabar yang sudah terafiliasi dengan empat bank anggota Himbara. Yakni, BNI, BRI, BTN dan Bank Mandiri.
Dodo menjelaskan, Program Sembako ini, diperuntukkan bagi KPM dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah atau keluarga miskin. Bantuan sosial tersebut disalurkan kepada KPM dengan menggunakan sistem perbankan, yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh beras dan atau telur di E-Warong .
"Besaran manfaat Rp 110.000 untuk pembelian beras dan telor. Sementara sisanya, Rp 40.000 untuk pembelian bahan sumber protein hewani dan nabati lainnya serta sumber vitamin dan mineral sebagaimana yang ditetapkan," kata Dodo.
Menurutnya, program ini memang untuk 2020 ada perbedaan karena ada pengembangan jenis bahan pangan yang bisa didapatkan. Diharapkan, program Bansos Sembako ini pun mampu meningkatkan nutrisi atau gizi masyarakat, terutama anak-anak sejak dini. Sehingga, akan memiliki pengaruh terhadap penurunan stunting.
Dodo mengatakan, bahan pangan yang dapat dibeli oleh KPM di e-Warong menggunakan dana bantuan program Sembako adalah, sumber karbohidrat seperti beras atau bahan pangan lokal seperti jagung pipilan dan sagu. Sumber protein hewani seperti telur, ayam, ikan. Sumber protein nabati seperti kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu. Sumber vitamin dan mineral seperti sayur mayur, buah-buahan.
"Pemilihan komoditas bahan pangan dalam program Sembako bertujuan untuk menjaga kecukupan gizi KPM," katanya.
Selain itu, kata dia, bahan pangan yang dibeli KPM melalui program Sembako harus dapat diolah menjadi Makanan Pendamping ASI (MPASI) untuk diberikan kepada anak usia 6-23 bulan untuk pemenuhan gizi sehingga berpengaruh untuk penurunan stunting.
Bantuan program Sembako ini, kata dia, tidak bisa digunakan untuk pembelian minyak, tepung terigu, gula pasir, MP-ASI pabrikan, mi instan dan bahan pangan lainnya yang tidak termasuk dalam ketentuan pangan yang dapat dibeli KPM di e-Warong. "Bantuan juga tidak bisa digunakan untuk pembelian pulsa dan rokok," katanya.
Sementara menurut Kepala Bidang Penangan Fakir Miskin Dinsos Provinsi Jabar, Marwini, untuk top up atau pengisian jumlah bantuan bisa dilakukan mulai hari ini. Dinsos Jabar pun, sudah berkoordinasi dengan kabupaten, kecamatan dan e-Warong terutama terkait bahan tambahan.
"Insyaallah sudah ditransfer ke KKS (kartu keluarga sejahtera) di KPM. Kalau e-Warongnya sudah siap ya bisa langsung belanja pakai KKS nya hari ini," katanya.
Marwini mengatakan, terkait dengan bahan tambahan yang meliputi protein hewani maupun nabati serta sumber vitemin seperti sayur dan buah-buahan, pihaknya mendorong e-Warong maupun masyarakat untuk berkolaborasi. E-Warong bisa berkolaborasi dengan peternakan ayam, ikan, petani buah-buahan maupun sayuran guna mengelaborasi ekonomi lokal.
Bahkan, kata dia, Dinsos Jabar pun mendorong para KPM untuk membentuk e-Warong. Agar, selain dapat memenuhi kebutuhan KPM lain, mereka bisa tergraduasi menjadi tidak miskin lagi. Hal itu peluang usaha ekonomi basis setempat. "Ini seiring dengan program Jabar one village one company," katanya.
Untuk serapan BPNT pada 2019 lalu, kata dia, di Jabar mencapai 90 persen. Sisanya 10 persen tidak terserap dikarenakan tidak terdistribusinya KKS terhadap KPM. Hal itu terjadi, karena KPM tersebut bisa saja meninggal dunia, menjadi TKW atau pindah rumah. Selain itu, anggaran tak terserap karena ada masalah pada jaringan mesin EDC.
Sementara menurut Kepala Grup Sistem Pembayaran (SP), Pengelolaan Uang Rupiah dan Satuan Layanan Administrasi (PUR dan SLA), Bank Indonesia Sukarelawati Permana, program ini berkolaborasi dengan beberapa institusi termasuk Bank Indonesia dan dilakukan sosialisasi di seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia.
"Yang penting sosialisasi ke masyarakat. BI, sangat mensupport semua kegiatan yang dilakukan pemerintah dari tunai ke nontunai," katanya.
Program sembako ini, kata dia, kalau dari sisi perbankan sudah berkoordinasi dengan Himbara. Agar, penyaluran bisa baik dan efisien. Komunikasipun, tak hanya pada penerima manfaatnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika