REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALLEM -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan rencana perdamaian Israel-Palestina pada Selasa (28/1) kemarin. Investasi sebesar 50 miliar dolar AS menjadi salah satu bagian dari rencana tersebut. Tapi rencana itu ditentang Palestina.

"Saya katakan kepada Trump dan Netanyahu: Yerusalem tidak dijual, semua hak-hak kami tidak untuk dijual atau untuk ditawar, dan kesepakatan Anda, konspirasi, tidak akan berhasil," kata Presiden Palestina Mahmood Abbas, Rabu (29/1).

Hamas juga menentang keras rencana perdamaian tersebut. Menurut mereka, rencana itu hanya akan memacu kemarahan warga Palestina.

"Pernyataan Trump tentang Yerusalem tidak masuk akal dan Yerusalem akan selalu menjadi tanah rakyat Palestina, Palestina akan menentang kesepakatan ini dan Yerusalem tetap tanah Palestina," kata pejabat Hamas Sami Abu Zuhri.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gutteres mengatakan tetap berkomitmen untuk membantu menengahi perdamaian Israel-Palestina. Berdasarkan resolusi PBB, hukum Internasional, kesepakatan bilateral dan visi dua negara perbatasan pra 1967.

Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran juga menentang keras rencana tersebut. Menurut mereka, pemukiman Palestina dibawah kesepakatan ini berada dalam bahaya dan tujuannya pun jauh dari mengembalikan hak-hak rakyat Palestina atas tanah mereka.

"Dan akan menciptakan ketegangan sosial dan demografis dan penghasutan hanya akan melayani kepentingan musuh dan tujuan penjajah," kata Hizbullah dalam pernyataan mereka. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika