REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau lokasi bencana di Harkatjaya, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Senin (3/2). Dalam kunjungan yang kedua kalinya ini, Presiden melihat langsung pembangunan dam penahan longsor dan pembuatan bronjong kawat di daerah yang sempat dilanda longsor pada awal Januari 2020 lalu.
Kepala Negara tiba di lokasi sekitar pukul 10.04 WIB dengan didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Ia kemudian disambut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Bupati Bogor Ade Yasin.
Dalam keterangannya kepada jurnalis di lokasi terpisah, Presiden mendorong upaya pendekatan vegetatif dalam penanganan bencana banjir dan longsor, di samping pendekatan fisik. Presiden menyebut, penanaman bibit pohon yang dilakukan di Kecamatan Sukajaya merupakan salah satu contoh pendekatan vegetatif.
"Jadi di tempat-tempat yang terjadi bencana banjir dan utamanya yang tanah longsor, pendekatan kita sekarang bukan hanya pendekatan-pendekatan fisik saja, bukan hanya bangunan-bangunan fisik saja, tetapi juga yang berkaitan dengan vegetatif seperti ini mulai kita dekati," kata Presiden di Kebun Bibit Desa Pasir Madang, Kecamatan Sukajaya.
Untuk daerah Sukajaya sendiri, Presiden menuturkan, pemerintah menyiapkan kurang lebih 92 ribu bibit tanaman. Bibit tanaman tersebut terdiri atas tanaman yang memiliki nilai ekonomi seperti jengkol, durian, sirsak, hingga petai, dan tanaman yang berfungsi untuk memperbaiki ekosistem, seperti tanaman vetiver dan sereh wangi.
"Ini yang akan terus kita dekati dengan cara-cara itu, sehingga kita harapkan dengan dua pendekatan ini, bencana banjir dan longsor bisa kita selesaikan," jelasnya.
Untuk diketahui, selepas melakukan peninjauan lokasi terdampak bencana longsor di Harkatjaya, Presiden beranjak menuju Desa Pasir Madang yang berjarak sekitar setengah jam dari lokasi peninjauan untuk melakukan kegiatan penanaman bibit di kebun bibit desa. Kegiatan tersebut disebut Presiden sebagai bagian dari kegiatan untuk mengedukasi masyarakat terkait pendekatan vegetatif dalam penanganan bencana.
Secara khusus, Presiden meminta masyarakat setempat agar memanfaatkan tanaman bernilai ekonomis serta tidak merusak tanaman pencegah longsor seperti vetiver. "Saya kira nanti dari Kementerian LHK menanam sambil mengedukasi masyarakat karena yang menanam juga masyarakat," ungkapnya.
Terkait dengan program tersebut, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,9 triliun untuk seluruh Indonesia pada tahun 2020. Pemerintah juga telah memetakan, tidak hanya daerah yang terkena bencana, tetapi juga daerah lain yang berpotensi mengalami kerusakan ekologi.
"Kita sudah petakan, misalnya kita tidak hanya yang terkena bencana, tetapi yang debit airnya sudah turun seperti Danau Toba, itu kan kita siapkan jutaan (bibit) untuk kita hijaukan kembali. Gajah Mungkur yang sedimentasinya sudah turun masuk ke waduk juga sama. Sampai kapan pun kalau kita keruk hanya sedimen-sedimen, (tapi) di atasnya, di hulunya tidak ditanami, ya tiap hari kita hanya urusan-urusan kayak gini terus," jelasnya panjang lebar.
Sementara itu, terkait dengan penambangan liar yang ada di daerah terebut, Presiden menyebut Kementerian LHK sudah melakukan upaya penutupan. Meski demikian, ia menggarisbawahi agar area bekas penambangan tersebut direhabilitasi kembali.
Adapun untuk relokasi korban bencana, Kepala Negara telah meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Bupati Bogor Ade Yasin untuk segera menentukan lokasi. Jika nantinya akan memakai lahan PT Perkebunan Nusantara (Persero), lanjutnya, maka pemerintah pusat yang akan menanganinya.
"Kalau memang itu memakai lahan PTPN, nanti itu bagian dari pemerintah pusat, akan langsung saya perintahkan kepada Menteri BUMN untuk segera diberikan, secepat-cepatnya. Begitu land clearing selesai, PU langsung masuk, secepatnya. Kita sudah siap. Hanya tinggal penentuan lokasi dari Pak Gubernur sama Bu Bupati," jelas Presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika