REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Kota Banjar Baru, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan insan pers harus menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi yang benar.
Jokowi mengatakan selama menjabat sebagai presiden, dirinya baru satu kali tidak menghadiri peringatan HPN. Selama jadi Presiden sekali Saya tidak hadir di HPN , tapi saya kapok, sekarang saya usahakan hadir, ini mau ke Canberra, Australia, saya belokan ke sini dulu. Karena insan pers adalah sahabat saya," ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan, insan pers selalu menemani kemanapun dirinya pergi. Bahkan, para menteri belum tentu selalu mengikuti kemana dirinya pergi. Meski pers tetap kritis terhadap dirinya, namun Jokowi mengaku tidak pernah membenci pers.
"Bagi saya insan pers bukan benci tapi rindu tetapi, selalu di hati dan selalu rindu. Selama lima tahun pertama menjabat hingga kini, pers tetap mengkritik, baik kritik yang pedas kurang pedas dan biasa saja. Termasuk saat memberitakan Pemilu 2019 pemilihan umum terbesar dan terumit di dunia. Tahun ini akan ada Pilkada di 270 daerah, saya berharap dukungan pers lebih maksimal," Jelasnya.
Jokowi melanjutkan, di tengah merebaknya wabah virus corona, dirinya berharap pers menjadi garda terdepan untuk bisa menyampaikan informasi yang benar. Dengan begitu, masyarakat tidak semakin panik karena informasi yang salah.
"Pers berdiri di depan untuk memerangi hoaks, fitnah, wartakan berita baik dan berita besar. Karena Masyarakat yang sehat yang mendapatkan informasi yang sehat dan baik, itu butuh jurnalis dan ekosistem yang baik, sehingga masyarakat dapat konten yang baik. Itu semua butuh industri pers yang sehat." ujarnya.
Jokowi menambahkan, dalam era digital saat ini posisi pers mengalami ancaman. Jokowi mengaku sudah berbicara dengan para pemimpin redaksi media massa untuk menyiapkan draft regulasi yang bisa melindungi dan memproteksi dunia pers.
"Jangan sampai dikuasai platform digital dari luar. Tidak ada aturan, tidak bayar pajak, ambil iklan yang merugikan industri pers Indonesia," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika