REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aktivis dan pengacara hak asasi manusia (HAM) Veronica Koman tidak kaget dengan pernyataan yang dikeluarkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Namun, ia tetap menyayangkan pernyataan Mahfud yang menganggap dokumen tahanan politik dan korban meninggal di Papua sebagai sampah.
Veronica mengatakan pernyataan Mahfud dapat memperdalam luka yang orang Papua rasakan. "Boro-boro dapat keadilan, untuk diakui adanya pelanggaran saja pun tidak. Pernyataan ini memberikan sinyal makin suramnya penegakan HAM di era saat ini," terangnya saat dihubungi melalui pesan singkat, Rabu (12/2).
Veronica menjelaskan ia tidak kaget dengan pernyataan itu karena sebelumnya Mahfud pernah mengeluarkan pernyataan yang juga menyakiti hati rakyat. Menurut dia, Mahfud pernah menyatakan tidak ada satu pun pelanggaran HAM di era Jokowi.
"Sebetulnya tidak terlalu mengagetkan ketika pernyataan seperti ini juga muncul dari beliau (Mahfud)," jelas Veronica.
Sebelumnya, Mahfud menilai dokumen yang diserahkan oleh tim salah satu aktivis dan pengacara HAM, Veronica Koman kepada Presiden Jokowi tidak penting. Bahkan ia menganggap dokumen tersebut hanya merupakan sampah.
Dokumen yang diserahkan oleh tim Veronica tersebut berisi data tahanan politik dan korban tewas di Papua."Belum dibuka kali suratnya. Suratnya kan orang banyak. Rakyat biasa juga ngirim surat ke Presiden. Kalau memang ada, sampah sajalah itu," ujar Mahfud di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2).
Kendati demikian, Mahfud mengaku tak mengetahui apakah surat tersebut sudah dibuka oleh Presiden atau belum. Sebab, tak sedikit masyarakat Indonesia yang juga mengirimkan surat kepada Presiden.
"Kalau soal Koman itu saya tau surat seperti itu banyak. Orang berebutan salaman, kagum, kemudian kasih map, amplop surat itu. Jadi tidak ada urusan Koman itu karena surat yang dibawa banyak," jelas dia.
