REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- RUU Ketahanan Keluarga berpeluang untuk tak dilanjutkan ke tahap pembahasan di DPR, meskipun masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Nasib RUU ini bergantung dari bagaimana proses politik yang terjadi di DPR RI.
"Itu kan usulan dari anggota. Apakah lanjut atau tidak itu nanti tergantung pertarungan politik di DPR. Kalau banyak yang menolak, dia kemudian tidak akan dibahas. Politik itu kan ruang pertarungan," ujar Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya, Kamis (20/2).
Willy mengakui RUU itu memang masuk dalam Prolegnas. RUU itu masuk karena ada beberapa anggota dan fraksi dari beberapa partai yang 'ngotot' untuk menyisipkan RUU tersebut. Namun Willy enggan menyebut fraksi dimaksud.
"Itu inisiatif perorangan, ada lima orang anggota ikut menandatangani dan beberapa fraksi," kata dia.
Namun, Politikus Nasdem itu menegaskan, nasib RUU yang diusulkan lima anggota DPR RI secara perseorangan itu bergantung pada proses politik yang berjalan di parlemen.
"Itu tergantung dari proses politik siapa yang lebih dominan. Kalau lebih dominan itu mengusung dia akan menang. Kalau tidak maka kemudian dia akan 'terpeti es' kan dengan sendirinya," ujar dia.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, RUU Ketahanan Keluarga baru pada tahap sinkronisasi. Sehingga, nasib kelanjutan RUU ini belum bisa dipastikan. Namun, ia berjanji akan menampung aspirasi dari masyarakat bila memang ada pembahasan RUU ini.
"Jadi jangan khawatir DPR menutup diri terhadap hal-hal yang membuat keresahan di masyarakat," ujar Politikus Gerindra itu.
Politikus Gerindra Sodik Mudjahid diketahui menjadi salah satu anggota yang mengusulkan RUU tersebut. Dasco yang juga Wakil Ketua Umum Gerindra mengatakan, ia belum memastikan bagaimana nantinya sikap fraksi.
"Ya ini kan tidak ada dukung mendukung karena ini usulan perseorangan. Nanti dalam pembahasan justru akan dilihat mana yang mendukung atau tidak itu kan ada mekanismenya sendiri," ujar dia.
Sementara Fraksi Golkar sendiri merasa kecolongan dengan adanya satu anggota fraksi Golkar Endang Maria, sebagai salah satu pengusung RUU Ketahanan Keluarga. Kemudian, Golkar pun menarik dukungan untuk RUU tersebut.
"Kami menarik dukungan terhadap RUU Ketahanan keluarga ini," kata Ketua Kelompok Fraksi Golkar di Badan Legislasi (Baleg)DPR RI, Nurul Arifin, Kamis (20/2).
Lima anggota DPR RI dari sejumlah fraksi Partai Politik mengusulkan RUU Ketahanan Keluarga di DPR. RUU tersebut memuat sejumlah pasal kontroversial mengenai penyimpangan seksual hingga larangan donor dan jual beli sperma, hingga pidana yang mengatur tindakan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika