REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Adinda Pryanka, Rahayu Subekti
Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi kelesuan ekonomi akibat tidak adanya turis atau wisatawan China. Salah satu insentif yang diberikan bagi sektor pariwisata adalah potongan harga bagi tiket pesawat ke sejumlah rute domestik yang selama digemari turis China.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan salah satu pemberian insentif pada sektor pariwisata untuk mengatasi dampak penyebaran virus corona adalah potongan harga yang bisa mencapai 50 persen. “Kita perkirakan diskon tiket pesawat bisa mencapai 50 persen yaitu 30 persen dari pemerintah dan 20 persen dari perusahaan maskapai,” katanya, Rabu (26/2).
Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah menyiapkan alokasi sebesar Rp 443,9 miliar untuk potongan harga atau diskon harga tiket sebesar 30 persen. Diskon diberikan bagi 25 persen dari jumlah tempat duduk pesawat.
Ia juga mengingatkan kepada perusahaan maskapai agar memberikan diskon tersendiri bagi para wisatawan. Diskon itu di luar insentif yang diberikan pemerintah sebagai penggantinya.
“Kalau perusahaan maskapai memberikan diskon tidak boleh disubtitusi dengan 30 persen yang kita berikan. Jadi harus di atas itu,” ujarnya.
Sri Mulyani mengingatkan perusahaan maskapai harus mengikuti ketentuan ini. Sebab maskapai juga mendapat keringanan dari pihak Angkasa Pura seperti fasilitas jasa dan Pertamina melalui diskon avtur.
Ia menyebutkan pemerintah beserta Pertamina memberikan insentif berupa diskon avtur kepada bandara di sembilan destinasi wisata. Total diskon mencapai Rp 265,5 miliar yang berlaku tiga bulan.
“Avtur dan Angkasa Pura akan memberikan diskon terhadap berbagai fasilitas jasa. Termasuk parkiran pesawat dan lain-lain,” ujarnya.
Sri Mulyani menyatakan pemberian insentif itu merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi dampak virus corona atau Covid-19 yang telah menekan penerimaan negara lewat sektor pariwisata. Pemerintah juga menyiapkan insentif lainnya seperti untuk wisatawan mancanegara dengan alokasi tambahan Rp 298,5 miliar terdiri dari Rp 98,5 miliar untuk maskapai dan agen perjalanan untuk memberikan diskon khusus.
Kemudian, pemerintah turut mengenakan tarif nol persen pajak hotel dan restoran di 10 destinasi wisata. Sebagai gantinya maka pemerintah daerah yang terdampak akan diberikan subsidi Rp 3,3 triliun.
“Untuk pemda pajak hotel dan restoran diminta tidak dipungut selama enam bulan tapi diganti oleh pemerintah pusat Rp 3,3 triliun. Jadi pemda tidak mengalami kerugian,” tegasnya.
Ia berharap melalui insentif tersebut akan banyak wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat. Sehingga kegiatan ekonomi di sektor pariwisata dapat kembali normal.
“Sektor pariwisata kita berikan berbagai paket mulai dari hotel, restoran, sampai agen travel dan maskapainya. Kita harapkan ini bisa meningkatkan minat travelling di dalam negeri maupun dari negara di luar kecuali China,” katanya.
Sektor pariwisata menjadi fokus utama dalam paket stimulus ekonomi terbaru. Sri mengatakan, sektor ini menjadi paling terhantam setelah adanya pelarangan kunjungan wisatawan China ke Indonesia akibat mewabahnya virus corona.
China selama ini menjadi salah satu kontributor terbesar bagi sektor pariwisata Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang 2019, wisatawan China mencapai 2 juta, jumlah terbesar kedua setelah Malaysia.
Selama ada larangan kunjungan wisatawan China, destinasi pariwisata pasti terpengaruh. Oleh karena itu, Sri berharap, masyarakat dapat memanfaatkan insentif ini.
"Saya sampaikan kepada yang di sini juga untuk upload di IG masing-masing, yuk kita sekarang pergi," ujarnya di hadapan pelaku usaha dari berbagai sektor.
Pemerintah juga telah mengeluarkan sejumlah poin stimulus guna mendorong perekonomian Indonesia di tengah perlambatan ekonomi akibat virus corona. Kebijakan ini menghabiskan anggaran sampai Rp 10,2 triliun yang dikeluarkan dari dana cadangan di Bendahara Umum Negara (BUN).
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengharapkan insentif dapat meningkatkan jumlah penumpang pesawat terbang. "Paling tidak 20 persen," kata Budi, Rabu (26/2).
Saat ini, insentif yang didapatkan maskapai jumlahnya mencapai Rp 910 miliar. Total tersebut terdiri dari Rp 500 sampai Rp 550 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, dan Airnav Indonesia memberikan stimulus sebesar Rp 100 miliar. Terakhir, PT Pertamina (Persero) memberikan stimulus sekitar Rp 260 miliar melalui diskon harga avtur.
Diskon tiket diberikan untuk semua rute penerbangan menuju 10 destinasi wisata yaitu Batam, Denpasar, Yogyakarta, Labuan Bajo, Lombok, Malang, Manado, Toba (Silangit), Tanjung Pandan, dan Tanjung Pinang. Diskon dapat dirasakan masyarakat mulai Maret hingga Mei 2020.
Budi menegaskan Kemenhub diberikan kewenangan untuk mengatasi penurunan pariwisata domestik. Sedangkan turis mancanegara itu melalui kementerian pariwisata yang diberikan insentif adalah agen perjalanan.
"Kalau tidak salah 20 dolar AS sampai 50 dolar As, tergantung negara-negaranya," ujar Budi.
Senentara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mengatakan paket insentif khusus pariwisata akan mengakselerasi kinerja sektor sekaligus menarik kunjungan wisatawan. Wishnutama mengatakan insentif yang diberikan untuk pasar mancanegara akan diarahkan ke pasar wisatawan mancanegara yang memiliki average spending per arrival (ASPA) tinggi.
Wishnutama menuturkan insentif dengan angka Rp 298,5 miliar akan memberikan dampak untuk mengakselerasi atau menarik wisatawan sebesar 736 ribu orang dari negara-negara fokus pasar dengan ASPA tinggi.
"Dari jumlah kunjungan tersebut diperkirakan bisa menghasilkan devisa sebesar Rp 13 triliun," tutur Wishnutama.
Pasar wisatawan mancanegara yang memiliki ASPA tinggi seperti Australia sebesar 1.800 dolar AS. Begitu juga debgan Timur Tengah sebesar 2.200 dolar AS, serta pasar lainnya seperti Amerika, Eropa, dan Asia.
Merebaknya corona dipastikan akan mengganggu perekonomian Indonesia. Peneliti pada Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengoreksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 0,29 persen di 2020.
Sebelumnya pada akhir 2019, Pusat Penelitian Ekonomi LIPI memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia akan mencapai 5,04 persen untuk tahun 2020.
“Akibat wabah virus corona menyebabkan pelemahan perekonomian, China mengalami kontraksi. Kondisi tersebut kemudian disusul dengan kebijakan pemerintah Indonesia tentang upaya pembatasan ekspor-impor ke China membuat angka tersebut akan sulit untuk dicapai,” kata Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Agus Eko Nugroho dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.
Agus menjelaskan, hasil perhitungan menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terkoreksi sebesar 0,19 persen hingga 0,29 persen. Sehingga pertumbuhan akan berada di angka 4,84 persen untuk kasus moderat dan hanya mencapai 4,74 persen jika kepanikan terus meluas.
"Angka tersebut baru dampak pada putaran pertama atau first round effect saja," katanya.
Sektor pariwisata menjadi terdampak pertama kali dengan potensi kerugian pendapatan devisa nasional mencapai dua miliar dolar Amerika Serikat. “Angka tersebut dari hasil simulasi berdasarkan perhitungan catatan 2019, ada 2 juta turis asal China yang berkunjung ke Indonesia dengan rata-rata lama tinggal 6 hari dan menghabiskan 157 dolar per orang per hari,” kata peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Panky Tri Febiansyah.
Ia menjelaskan, asumsi perhitungan ini dapat dipakai sebagai prediksi untuk 2020 bahwa turis asal China akan menunda atau membatalkan perjalanannya ke Indonesia.
Sektor perdagangan Indonesia juga diprediksi akan mengalami sejumlah kontraksi. Lebih dari 495 jenis komoditas dengan tujuan ekspor China akan terimbas, sementara sekitar 499 jenis barang impor dari China diperkirakan akan menyusut atau bahkan menghilang dari pasar Indonesia.
“Sebagian besar produk yang merupakan barang konsumsi strategis akan memiliki implikasi serius terhadap inflasi dalam negeri. Pemerintah perlu memantau kondisi pasar mengingat pada potensi pergerakan harga menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri,” ujar Panky.
Ia juga menyarankan kepada pemerintah, khususnya Otoritas Jasa Keuangan agar memberikan kelonggaran jatuh tempo kredit bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berpotensi terdampak dari pelemahan ekonomi China tersebut. “Sejumlah langkah strategis harus dipersiapkan guna mereduksi potensi dampak negatif pelemahan perekonomian dan sejumlah blokade perdagangan akibat wabah Covid-19 ini,” ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika