REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyebut ketimpangan perempuan merupakan hal yang memalukan bagi global, Kamis (27/2). Untuk mengatasi ketimpangan itu, dia akan berusaha menekan pemerintah untuk mengakhiri undang-undang diskriminatif terhadap hak-hak perempuan.

"Seperti halnya perbudakan dan kolonialisme merupakan noda pada abad-abad sebelumnya, ketidaksetaraan perempuan seharusnya mempermalukan kita semua di abad ke-21. Karena itu tidak hanya tidak dapat diterima, itu bodoh," kata Guterres dalam pidatonya di The New School di New York.

Guterres memperingatkan bahwa keadaan hak-hak perempuan sangat buruk secara global. Dia akan berusaha untuk mengakhiri pemikiran berdasarkan standar laki-laki di seluruh elemen PBB.

Perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga sedang dilemahkan atau dibatalkan. Ada 34 negara yang menempatkan pemerkosaan dalam pernikahan masih legal.

"Ada dorongan kuat dan tanpa henti terhadap hak-hak perempuan. Hak-hak seksual dan reproduksi perempuan di bawah ancaman dari berbagai sisi," kata Guterres.

Mempromosikan kesehatan seksual dan reproduksi perempuan telah lama disepakati secara internasional. Isu itu pun termasuk dalam resolusi yang diadopsi oleh Dewan Keamanan pada 2009 dan 2013 dan beberapa resolusi yang diadopsi setiap tahun oleh Majelis Umum yang beranggotakan 193 orang.

Guterres mengatakan akan mendesak banyak pemerintah untuk mencapai kesetaraan gender dalam manajemen senior. Dia mengatakan telah mencapai kesetaraan gender di antara tim kepemimpinan pada 1 Januari dengan 90 perempuan dan 90 pria berada di jajaran manajemen senior, dua tahun lebih cepat dari target tanggal yang dia tetapkan.

"Perempuan telah menyamai dan mengungguli pria di hampir setiap bidang. Sudah saatnya untuk berhenti mencoba mengubah perempuan, dan mulai mengubah sistem yang mencegah mereka mencapai potensi mereka," ujar Guterres. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika