REPUBLIKA.CO.ID,KABUL -- Amerika Serikat (AS) menandatangani perjanjian dengan Taliban pada Sabtu (29/2). Langkah ini membuka jalan menuju penarikan penuh tentara asing dari Afghanistan selama 14 bulan ke depan.
Kesepakatan itu ditandatangani di ibukota Qatar, Doha, oleh utusan khusus AS Zalmay Khalilzad dan kepala politik Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menjadi saksi dalam seremoni kesepakatan tersebut.
"Hari ini adalah hari yang monumental bagi Afghanistan. Ini tentang menciptakan perdamaian dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bersama. Kami mendukung Afghanistan," kata Kedutaan Besar AS di Kabul melalui akun Twitter.
Menteri Pertahanan AS Mark Esper mengatakan bahwa meskipun kesepakatan itu akan menjadi langkah yang baik, jalan di depan tidak akan mudah. Penandatangan tersebut hanyalah sebuah awalan dalam mencapai perdamaian.
"Untuk mencapai perdamaian abadi di Afghanistan akan membutuhkan kesabaran dan kompromi di antara semua pihak," kata Esper yang bertemu dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani di Kabul ketika mengumumkan deklarasi bersama perjanjian AS-Taliban.
Ghani berharap kesepakatan Doha membuka jalan menuju perdamaian abadi. "Kami berharap perdamaian AS-Taliban akan mengarah pada gencatan senjata permanen. Bangsa ini menantikan gencatan senjata penuh," katanya.
Pemerintah Afghanistan mengatakan, siap berdiri untuk bernegosiasi dan melakukan gencatan senjata dengan Taliban. Ghani menegaskan dukungannya untuk penarikan bertahap pasukan AS dan pasukan koalisi yang tunduk pada pemenuhan komitmen dengan Taliban.
AS menyatakan berkomitmen untuk mengurangi jumlah pasukan di Afghanistan dari 13 ribu menjadi 8.600 dalam waktu 135 hari sejak penandatanganan perjanjian. Washington akan secara proporsional mengurangi jumlah koalisi, jika Taliban mematuhi komitmen yang sudah disepakati.
Penarikan penuh semua pasukan AS dan koalisi akan terjadi dalam waktu 14 bulan sejak kesepakatan ditandatangani, jika Taliban menunda perjanjian. Bagi Presiden AS Donald Trump, kesepakatan Doha ini merupakan kesempatan untuk memenuhi janjinya untuk membawa pulang pasukan AS.
Secara terpisah, NATO berjanji untuk menyesuaikan jumlah pasukan koalisi pada fase pertama pemenuhan perjanjian. Organisasi internasional ini akan mengurangi pasukan dari 16 ribu menjadi 12 ribu.
"Kami pergi bersama pada tahun 2001, kami akan menyesuaikan (tingkat pasukan) bersama-sama dan ketika waktunya tepat, kami akan pergi bersama, tetapi kami hanya akan pergi ketika kondisinya benar," Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg.
Sedangkan di pihak sebarang, beberapa jam sebelum kesepakatan, Taliban memerintahkan semua pejuangnya di Afghanistan untuk menahan diri dari segala jenis serangan. "Hal terbesar adalah bahwa kami berharap AS tetap berkomitmen untuk janji-janji mereka selama negosiasi dan perjanjian damai," kata Juru Bicara Taliban Zabiullah Mujahid.
Tapi, para pakar keamanan menyebut kesepakatan tersebut sebagai pertaruhan kebijakan luar negeri yang akan memberikan legitimasi internasional kepada Taliban. Hal ini mengingat situasi politik yang rentan terjadi di Afghanistan.
Komisi Pemilihan Independen mengatakan, bahwa Ghani yang memenangkan pemilihan pada 28 September mendapatkan tuduhan kecurangan, masalah teknis, dan penyimpangan lainnya. Kepala Eksekutif Afghanistan Abdullah Abdullah menolak hasilnya, mengaku sebagai pemenang dan bersumpah atas nama pemerintah paralel.
Wakil Direktur Program Asia di Wilson Center, Michael Kugelman, mengatakan, kunjungan Esper ke Kabul menjadi petunjukan kalau Washington pada dasarnya hanya ingin menunjukan kekuatan. AS merasa memiliki peran besar di belakang kesepakatan ini dan ingin juga menunjukkan kepada Kabul itu sepenuhnya sebagai perdamaian.
"(Perjalanan Esper) mungkin merupakan indikasi bahwa AS pada dasarnya siap untuk menerima pemerintah baru di Afghanistan," kata Kugelman.
Di bawah kesepakatan itu, Taliban ingin 5.000 pejuang dibebaskan dari penjara-penjara yang dikelola Afghanistan. Meski sudah mengajukan itu, pemerintah Afghanistan belum menyatakan kesetujuannya untuk permintaan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika