REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan atau Zulhas menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pagi ini. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid menilai keduanya tak membahas koalisi.

"Itu kan komunikasi politik pasca-kongres, saya yakin itu silahturahmi punya manfaat bagi keduanya," ujar Jazilul di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/3).

Ia bahkan berseloroh, Zulhas tengah mengurus surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM. Sebab, usai kongres PAN belum menyerahkan susunan kepengurusan kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

"Saya yakin Pak Zulkifli sedang ngurus SK Kumham, sedang urus SK Kumham. Pak Jokowi sedang memasukan draf UU macam-macam yang dari pemerintah, di situ terjadi saling tukar pikiran," ujar Jazilul.

Namun, pintu koalisi pemerintahan Jokowi dinilai terbuka bagi partai manapun. Meski begitu, ia yakin keduanya tak membahas apapun terkait kursi di kabinet.

"Kalau presiden tidak (mengizinkan PAN bergabung), ikut saja kita, itu bagian otoritas bagian hak prerogatif presiden," ujar Jazilul.

"PKB tidak pernah neko-neko kalau presiden mau apa, mau A kita dukung A," tambah Wakil Ketua MPR itu.

Diketahui, Presiden Joko Widodo bertemu Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Pertemuan dilangsungkan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (6/3) pagi.

Berdasarkan informasi, sempat ada rencana pertemuan berlangsung terbuka. Namun pada akhirnya pertemuan itu dilangsungkan secara tertutup dari media.

Politikus PAN, Viva Yoga Mauladi menyebut bahwa pertemuan itu hanya silaturahim biasa. "Maksud kedatangan Bang Zul adalah, pertama, kangen-kangenan sebagai sahabat yang baik karena sudah lama tak bersua," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika