REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKARAYA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Palangka Raya menunggu petunjuk lebih lanjut terkait putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

"Sampai saat ini kami juga belum ada petunjuk lebih lanjut dari pusat. Secara internal pun kami belum menerima laporan dari Mahkamah Agung terkait dengan putusan uji materi yang diajukan peserta itu," kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya, Muhammad Masrur Ridwan saat dikonfirmasi dari Palangka Raya, Selasa (10/3).

Dia menambahkan, sampai saat ini pihaknya juga menunggu putusan pemerintah terkait tindak lanjut keputusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan uji materi Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang menetapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Kami belum bisa menjelaskan terkait putusan MA itu. Kami menunggu putusan pemerintah karena Perpres Nomor 75 Tahun 2019 itu dari pemerintah bukan dari BPJS Kesehatan," katanya.