REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memangkas alokasi anggaran yang tidak prioritas. Jokowi meminta anggaran itu direalokasikan kepada belanja untuk penanganan virus corona (Covid-19).

"Saya perintahkan kepada semua menteri dan pemerintah daerah untuk memangkas rencana belanja APBN dan APBD yang tidak prioritas, banyak sekali, anggaran perjalanan dinas, rapat-rapat, pembelian barang-barang yang tidak prioritas saya minta dipangkas," kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas mengenai kebijakan moneter dan fiskal melalui telekonferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (20/3).

Anggaran yang dianggap tidak penting seperti perjalanan dinas atau rapat. Jokowi meminta agar anggaran di pemerintah pusat dan daerah saat ini difokuskan pada tiga hal yakni anggaran kesehatan terutama penanganan Covid-19, jaring pengaman sosial seperti program bantuan sosial untuk memitgasi dampak Covid-19 ke perekonomian, serta insentif ekonomi bagi pelaku usaha, termasuk UMKM agar tetap bisa melakukan produksi.

Prioritas Bantuan Sosial itu seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako yang diminta Jokowi untuk segera diterapkan dan dievaluasi berkala.