REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte menginginkan kekuatan besar untuk menanggapi kondisi darurat yang disebabkan oleh virus corona. Usulan tersebut pun telah diajukan ke Kongres Filipina untuk dibahas.
"Ini adalah langkah yang kami enggan ambil, tetapi keadaan dan pengalaman negara-negara di seluruh dunia meyakinkan kami bahwa kami tidak punya pilihan lain," kata Sekretaris Eksekutif Duterte, Salvador Medialdea.
Kongres pun mengadakan sesi khusus melalui layanan video untuk membahas keinginan Duterte mengadopsi kekuatan darurat, Senin (23/3). Kekuatan itu dapat mengendalikan persediaan dan utilitas publik, memesan bisnis untuk membantu pemerintah, serta menarik dana dari perusahaan negara dan anggaran departemen untuk dialihkan ke kebutuhan kesehatan darurat.
Jika disetujui, pemberian kekuasaan akan menjadi salah satu langkah paling agresif untuk mengatasi virus corona. Sebab, pemerintah di seluruh dunia meluncurkan langkah-langkah yang lebih ketat, termasuk negara di Asia Tenggara.
Filipina telah mengonfirmasi 396 kasus dan 33 kematian. Namun, pejabat kesehatan mengakui pengujian masih terbatas untuk virus corona karena sistem kesehatan sudah terlalu padat dalam menghadapi infeksi yang banyak.
Filipina adalah negara Asia Tenggara pertama yang mengambil langkah-langkah penguncian, tetapi lebih banyak yang mengikuti setelah kasus meningkat. Vietnam dan Malaysia mengerahkan tentara untuk membantu dengan karantina atau untuk menegakkan pembatasan pada perjalanan dan pertemuan.
Rancangan yang diajukan Duterte sebagaimana dilihat Reuters adalah mendorong kebijakan nasional terpadu. Kondisi ini memungkinkan pemerintah untuk sementara mengambil kendali atas utilitas swasta, telekomunikasi, dan operator transportasi atau bisnis demi kepentingan umum.
Peraturan itu pun nantinya dapat memaksa hotel, tempat, dan persewaan properti untuk mengakomodasi pekerja medis atau fasilitas karantina. Bahkan, pemerintah dapat mengendalikan jalan, harga, pasokan dan distribusi tenaga, bahan bakar, dan barang-barang seperti makanan, air, produk pembersih, pakaian dan pasokan medis, diimpor atau dibuat di dalam negeri.
Duterte memiliki suara mayoritas di dua lembaga kongres sehingga rancangan peraturan darurat ini diperkirakan akan disahkan. Meski begitu, kubu oposisi menyatakan kekhawatiran tentang ruang lingkup kekuasaan yang luas dan potensi penyalahgunaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika