REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Ali Mansur, Dessy Suciati Saputri, Antara
Anggota DPR rencananya akan menjalani tes Covid-19 jelang akhir pekan ini. Bukan hanya mereka yang dites. Sedianya, anggota keluarga termasuk para asisten rumah tangga dan sopir juga akan dites.
"Kami perkirakan rapid test anggota DPR akan dilakukan sekitar Kamis atau mulai Jumat ini," ujar Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar kepada wartawan, Senin (23/5).
Guna menghindari terjadinya kerumunan, Sekretariat DPR akan menjadwalkan anggota yang akan menjalani tes corona. "Karena kan jumlah anggota dewan 575, kalau kali 4 saja rata-rata sekitar di atas 2 ribu. Keseluruhan dengan pembantu dan driver barang kali," ujar Indra.
Dalam tes itu, nantinya DPR akan memprioritaskan anggota dewan yang berusia di atas 50 tahun. "Mereka juga ingin memastikan apakah terpapar corona atau tidak," ujar Indra.
Indra Iskandar menjelaskan bahwa alat tes yang digunakan merupakan hasil donasi dari para anggota dewan. "Ini dari dewan, nanti kalau mereka negatif akan disuntik antiflu. Nah itu fasilitas asuransi Jasindo," ujar Indra.
Meski begitu, ia sendiri mengaku tak mengetahui rincian sumbangan untuk tes Covid-19 ini. Namun Indra memastikan bahwa alat tes yang digunakan berasal dari China.
"Jumlahnya saya tidak tahu, karena itu langsung beli kan alatnya di China. Jadi saya tidak tahu rupiahnya. Alat, mereka komunikasi sendiri ke sana," ujar Indra.
Akan ada sebanyak 20 ribu alat yang akan digunakan untuk mengetes anggota dewan, keluarga, beserta sopir atau asisten rumah tangga (ART) yang bekerja dengan anggota dewan. "Tenaga kami sementara empat dokter dan empat paramedis. Kami lagi minta bantuan juga," ujar Indra.
Guna menghindari terjadinya kerumunan, Sekretariat DPR akan menjadwalkan anggota yang akan menjalani tes corona. Agar mempermudah juga dalam mengklasifikasi hasil tesnya nanti. "(Tes dilaksanakan) di (Perumahan DPR) Kalibata dan Ulujami," ujar Indra.
Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian mendesak agar DPR RI dan pemerintah membatalkan rencana pelaksanaan rapid test Covid-19 bagi anggota DPR RI dan keluarga. Rapid test perlu diutamakan bagi masyarakat kecil dan tim medis yang berpotensi terpapar virus corona tersebut.
"Sebaiknya rapid test bagi anggota DPR RI dan keluarga pekan ini dibatalkan. Kami tidak setuju karena ada banyak masyarakat kecil dan tim medis yang merawat pasien Covid-19 lebih membutuhkan segera," tegas Pipin dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Senin (23/3)
Pipin menambahkan, di tengah masyarakat yang sedang khawatir dengan wabah Covid-19, harusnya sikap kenegarawanan para pejabat publik ditunjukkan kepada rakyatnya. Memiliki empati ke kebutuhan rakyat dipandang sangat penting.
"Berikan prioritas bagi yang membutuhkan. Kecuali, jika ada anggota dan keluarganya yang sudah terpapar Covid-19 ya silahkan," pinta Pipin.
Ketua Departemen Politik DPP PKS ini menegaskan bahwa kondisi saat ini alat tes masih terbatas. Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) harus punya prioritas yang jelas dan tanggungjawab yang tegas dalam menangani ini. Bukan berdasar jabatan.
"Saat ini kita butuh mengetes sebanyak mungkin rakyat yang rawan terpapar Covid-19. Itu yang harus diutamakan," tuturnya.
Memikirkan elite, dipandangnya, sebagai kesalahan besar. Pemerintah diminta fokus memikirkan pencegahan penyebaran cirus corona.
Akibat pandemi virus Covid-19 atau corona yang menyebar di Indonesia, DPR terpaksa memperpanjang masa resesnya hingga 28 Maret 2020. Keputusan tersebut diambil setelah pimpinan DPR menggelar rapat secara virtual pada Jumat (20/3) siang.
"Hasil rapat menyepakati memperpanjang masa reses dan menunda pembukaan masa sidang DPR RI sampai tanggal 29 maret 2020," ujar Ketua DPR Puan Maharani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (20/3).
Awalnya, masa reses DPR akan berakhir pada Ahad (22/3). Serta, pembukaan masa sidang III rencananya akan dilaksanakan pada Senin (23/3). "Keputusan ini diambil dengan memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi penyebaran Covid-19," ujar Puan.
Bukan hanya anggota DPR yang berharap bisa melakukan tes corona, Ketua MPR Bambang Soesatyo bahkan telah menulis surat kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Kepala Satgas Penanggulangan Covid-19 Doni Munardo agar menerbitkan otoritas melakukan rapid test Covid-19 kepada seluruh anggota MPR RI. Rapid test juga diminta dilakukan untuk keluarga anggota dewan serta seluruh karyawan dan keluarganya di Kompleks DPR dan DPD RI.
"Saya sudah menulis surat ke BNPB untuk meminta Ketua Satgas melakukan rapid test Covid-19 baik pada anggota dewan dan keluarganya plus seluruh karyawan dan keluarganya di Kompleks Parlemen termasuk DPR dan DPD RI," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/3).
Pria yang akrab disapa Bamsoet mengatakan masih menunggu jawaban Kepala Satgas Penanggulangan Covid-19 atas surat yang telah dikirimi tersebut. Selain tes untuk anggota MPR, menurut Bamsoet, dia juga mengusulkan agar para jurnalis yang meliput di lingkungan Kompleks Parlemen ikut melakukan rapid test.
"Saya juga minta BNPB agar untuk melakukan tes pada wartawan agar cepat diketahui dan dilakukan tindakan lanjutan. Untuk meminimalisir tidak meluasnya dan menularkan Covid-19 kepada yang lain," ujarnya.
Juru Bicara Pemerintah Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto menyampaikan, hasil pemeriksaan dari rapid test atau pemeriksaan virus corona secara cepat tak memberikan jaminan mutlak bebas infeksi terhadap orang yang diperiksa. Sebab menurutnya, hasil negatif dari rapid test bisa saja disebabkan karena respons imunologi yang belum muncul.
Ia menjelaskan, rapid test ini dilakukan dengan melihat respons serologi darah. Sehingga jika infeksi kurang dari tujuh hari, maka respons imunologi belum akan muncul.
Tes cepat dikatakannya basisnya adalah melihat respons serologi darah dari infeksi Covid 19. Infeksi yang masih berada di kisaran sebelum 7 hari, 6 sampai 7 hari belum tentu sudah muncul respons imunologinya. Maka, hasilnya pasti negatif meskipun di dalam tubuhnya sudah ada infeksi.
Karena itu, pemeriksaan harus diulang kembali pada tujuh hari berikutnya guna memastikan hasil negatif pemeriksaan sebelumnya. Yurianto pun meminta agar masyarakat tetap melakukan isolasi diri dan juga menjaga jarak dengan orang lain meskipun hasilnya negatif.
“Harus diulang lagi di 7 hari berikutnya untuk memastikan apakah memang betul-betul negatif atau memang masih pada masa di mana respons serologinya belum terbentuk. Inilah yang kemudian menjadi dasar buat kita bahwa tidak ada satupun yang memberikan garansi bahwa kalau pemeriksaannya negatif itu dimaknai tidak terinfeksi,” ucapnya.
Namun, jika dalam dua kali pemeriksaan hasilnya tetap dinyatakan negatif, maka yang bersangkutan sedang tak terinfeksi. Kendati demikian, masih ada potensi orang tersebut untuk terinfeksi virus ini jika tak menjalankan protokol kesehatan dengan baik.
“Manakala hasilnya ditemukan positif maka kita akan melakukan pemeriksaan ulang dengan menggunakan PCR. Karena PCR ini adalah pemeriksaan dengan metode monokuler yang memiliki sensitifitas jauh lebih tinggi dibanding dengan rapid test yang berbasis dengan serologi,” kata Yurianto.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan pasokan rapid test kit atau alat tes cepat deteksi corona dari luar negeri terus masuk ke Indonesia. Ada yang merupakan hibah dari negara lain seperti Singapura, ada juga yang merupakan impor dari negara seperti Swiss.
BUMN juga terus mencari alat deteksi corona dari negara lain. Erick menjelaskan banyak negara yang menawarkan pengadaan alat deteksi corona. Kendati begitu, BUMN mengedepankan prinsip kehati-hatian sebelum memesan alat deteksi corona dari negara lain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika