REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pandemi Covid-19 berdampak hampir ke semua sektor industri. Namun demikian, sejumlah pihak menilai, industri jamu dan suplemen herbal kini malah memiliki peluang untuk melejit. Musababnya, masyarakat kian ramai memburu dua jenis produk itu untuk meningkatkan imunitas tubuh saat wabah Corona melanda.
Hal ini dinyatakan oleh Direktur Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Afdhal Aliasar pada Senin (23/3) lalu. "Konsumen Indonesia sangat senang dalam mengonsumsi obat herbal dan suplemen herbal sehingga ini menjadi peluang tersendiri bagi pelaku industri halal," katanya.
Pendapat serupa disampaikan Direktur Indonesia Halal Watch (IHW) Ikhsan Abdullah. Ia meyakini produk halal seperti jamu dan suplemen herbal akan tumbuh bergairah seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk memperoleh tambahan imunitas.
"Seperti mengonsumsi minuman yang berbahan jahe, temu lawak, lengkuas, kunyit, kayu manis, serai, jeruk nipis dan bahan kurkuma lain," kata Ikhsan kepada Republika.co.id, Selasa (24/3).
Meningkatnya minat masyarakat terhadap minuman herbal memang tampak sejak awal Maret lalu alias sejak diumumkannya kasus positif Covid-19 di Indonesia. Dalam laporan Republika berjudul "Jamu, yang Dulu Dilupakan dan Kini Populer Kembali" pada 4 Maret lalu, sejumlah warga Jakarta Selatan mengaku kembali meminum jamu demi meningkatkan imunitas tubuh guna menangkal virus corona.
Ketua Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC), Sapta Nirwandar, mengatakan, minuman seperti jamu memang bisa meningkatkan daya imun tubuh. Sebab, terbuat dari bahan-bahan yang natural dan herbal.
"Minum beras kencur, atau kopi sama gula merah itu meningkatkan kekebalan juga," ucapnya kepada Republika.co.id.
Namun, Sapta menekankan, jamu ataupun suplemen herbal bukanlah obat antivirus Corona maupun obat penyembuhan pasien Covid-19. "Kalau untuk obatnya, scientist seluruh dunia kini sedang bertarung untuk menemukan vaksin anti virus itu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika