REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) mendorong Pemerintah DKI Jakarta untuk menerapkan strategi perang akar rumput untuk melawan wabah Covid-19. Strategi yang mereka sebut PARC-19 ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat hingga ke lapisan terbawah.
Ketua IAKMI Jakarta Baequni menjelaskan, Strategi PARC-19 adalah strategi sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang melibatkan semua unsur dan elemen yang ada di masyarakat. Hal ini mengingat Covid-19 sudah menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup rakyat.
"Kunci utama strategi PARC-19 adalah warga yang memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan masyarakat," kata Baequni, Ahad (29/3).
Dalam upaya penanggulangan Covid-19, menurut Baequni, masyarakat memiliki peran strategis antara lain untuk membantu penyuluhan (KIE) kepada masyarakat, dan membantu penemuan kasus (identifikasi dan pendataan warga dengan gejala). Masyarakat juga perlu mendukung upaya isolasi mandiri bagi pasien dan keluarganya, mencegah terjadinya kerumunan warga, hingga upaya pemulihan fungsi sosial ekonomi masyarakat.
Untuk melakukan perang akar rumput itu, IAKMI DKI Jakarta mendesak Pemerintah DKI Jakarta untuk dapat membentuk Gugus Tugas RW Siaga Covid-19 di seluruh wilayah DKI Jakarta. Pembentukan itu dengan memasukkan unsur-unsur ketua RW sebagai penanggung jawab, pemuka agama, kader Kesehatan, ibu-ibu PKK, petugas keamanan, Polri/ TNI/ Satpol-PP, serta seluruh lapisan masyarakat baik organisasi formal dan informal.
Adapun yang perlu dilakukan berupa mengiatkan promosi kesehatan, berupa penyuluhan menjaga kesehatan pada masa wabah Covid-19, imbauan agar tenang dan sabar untuk mengisolasi diri, pengumuman informasi Covid-19 pagi dan sore melalui pengeras suara di setiap rumah ibadah, memasang poster/pamflet/peringatan, serta menginisiasi sumbangan atau bantuan bahan kebutuhan pokok serta mendistribusikan ke tiap rumah saat kondisi darurat.
IAKMI juga menilai perlu kegiatan Perlindungan Khusus, berupa melakukan pencarian kasus baru dan merujuk penderita Covid-19 ke Rumah Sakit yang telah ditentukan melalui mekanisme yang telah ditentukan pemerintah, pengurusan jenazah, pemakaman serta upacara keagamaan penderita Covid-19 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pengawasan pada level RW terhadap ODP, PDP dan masyarakat melalui Hansip, TNI, Polri.
Kemudian, pemprov perlu melakukan kegiatan diagnosis dini dan pengobatan segera, dengan screening warga yang mempunyai potensi penularan tinggi, hingga pemusnahan penyebab penyakit dengan penyemprotan cairan desinfektan atau melakukan pemantauan secara rutin agar tidak timbul kasus baru.
"Kegiatan rehabilitation, berupa pemulihan korban Covid-19 maupun masyarakat yang terdampak Covid-19 dengan memberikan terapi psikologis, penguatan program lintas sektor, dan pemulihan warga masyarakat dari segi sosial psikologis, ekonomi dan budaya, serta rehabilitasi lingkungan juga diperlukan," kata Baequni menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika