REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Masyarakat diminta tak perlu khawatir jika opsi darurat sipil nantinya harus diambil oleh pemerintah dalam upaya mencegah penyebaran pandemi Covid-19 yang lebih luas. Pasalnya, opsi tersebut baru akan diambil ketika langkah kebijakan pembatasan sosial yang kini sudah diambil pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dinilai tidak lagi efektif.
“Kalau dilihat grafik perkembangannya tetap naik terus, ada satu kejadian outbreak, ya memang harus diambil,” ungkap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi pro dan kontra opsi darurat sipil dalam mencegah pandemi Covid-19, di Semarang, Selasa (31/3).
Kendati begitu, orang nomor satu di Provinsi Jawa Tengah ini menegaskan bahwa inti dari kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dalam menghadapi pandemi ini adalah disiplin untuk mejaga jarak. Dengan demikian, jika masyarakat bisa mematuhi serta mau menjalankan apa yang sudah menjadi instruksi atau imbauan dari pemerintah, menurut dia opsi darurat sipil tidak perlu diambil.
Pasalnya, inti prinsip dari aturan itu adalah masyarakat harus bisa menjaga jarak. “Saya tambahi, setiap masyarakat yang keluar rumah harus pakai masker, hindari kerumunan, dan lakukan pembatasan interaksi fisik di lingkungan sosial. Maka, dengan cara itu semua bisa saling melindungi,” katanya.
Gubernur juga mengakui pemerintah berencana melakukan pembatasan sosial berskala besar dalam menghadapi penyebaran virus Covid-19. Bahkan, apabila kondisi memburuk, tindakan darurat sipil akan dilakukan sebagai opsi terakhir demi mendukung kelancaran kebijakan itu.
Sampai saat ini, menurut Ganjar, ia juga masih menunggu peraturan dari pemerintah terkait dengan kebijakan tersebut. Pasalnya, peraturan pemerintah (PP) darurat sipil juga masih digodok dan belum diputuskan.
“Sekarang ini lagi disiapkan. Kami masih menunggu PP-nya. Sebentar lagi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) juga akan membicarakan persoalan itu dengan kami. Maka, kami harap nanti ada solusi yang terbaik,” katanya menambahkan.
Gubernur juga menyampaikan, apabila pemerintah harus menetapkan pembatasan sosial berskala besar dengan darurat sipil, Jawa Tengah tentunya sudah siap melaksanakannya. Sebagai komando tertinggi di daerah dalam menjalankan kebijakan itu, Ganjar menegaskan sudah membuat satu protokol agar peraturan itu ditaati dengan berbagai pertimbangan, termasuk dengan pertimbangan sosial dan ekonomi.
Ia mengaku sudah memerintahkan seluruh bupati dan wali kota menghitung sumber daya yang ada, mulai dari kecamatan sampai desa. Misalnya, ada berapa toko logistik, bank, rumah sakit, dan suplai air bersih.
Dengan demikian, ketika opsi tersebut dilakukan dan mereka semua harus membantu, kebijakan tersebut akan bisa dikelola dengan baik agar semuanya tetap berjalan dengan lancar. “Bahkan, percobaan juga sudah dilakukan melalui model isolasi mandiri, yang sudah dilakukan di tingkat desa," ujarnya.
Kalaupun opsi tersebut yang dipilih, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga sudah menggerakkan Satpol PP dan Linmas bekerja sama dengan TNI/Polri untuk menjadi polisi corona. Mereka akan berkeliling memberikan edukasi masyarakat untuk mengoptimalkan imbauan jaga jarak sosial.
"Sebenarnya kami ini juga sudah melakukan, salah satunya improvisasi lingkungan kecil masyarakat yang ada di daerah, tentunya dengan mengedepankan kondisi sosial, kultural, dan psikologis masyarakat,” kata Ganjar menambahkan.
Sementara itu, Bupati Demak M Natsir mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bergerak bersama- sama dalam mencegah penyebaran Covid-19. Menurut dia, penanganan penyebaran Covid-19 butuh penanganan yang serius oleh semua elemen masyarakat.
“Kita harus bergerak bersama. TNI, Polri, pokoknya semuanya harus bersinergi melawan corona,” katanya menegaskan saat melepas rombongan tim penyemprotan disinfektan massal di Kabupaten Demak. Aksi bersama penyemprotan disinfektan menyeluruh ini, menurut dia, menjadi salah satu contoh bahwa semua elemen harus bergerak bersama melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran wabah corona.
Ikuti Whatsapp Channel Republika