REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Stimulus insentif listrik untuk masyarakat dinilai kurang. Pemerintah dan PLN dinilai perlu melakukan perluasan insentif listrik ini ke kalangan rentan miskin.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, pemerintah memberikan diskon hanya berdasarkan ukuran sambungan listrik. Padahal, masyarakat rentan miskin seharusnya juga mendapat keringanan tarif listrik. Misalnya, masyarakat yang tinggal di perkotaan yang penghasilannya terdampak akibat pandemi corona.

"Kita tidak punya alat ukur yang tepat apakah pengguna 900 VA bersubsidi atau 450 VA itu benar-benar miskin," kata Fabby dalam konferensi video, Selasa (14/4).

Kelompok masyarakat tersebut harus tetap memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Apalagi di tengah pandemi corona, kebutuhan konsumsi listrik meningkat. Namun, golongan masyarakat tersebut tidak mendapatkan diskon tarif listrik. IESR pun mendorong pemerintah perlu memperluas penerima diskon listrik.

"Mereka masuk dalam kategori rumah tangga rentan karena mereka terdampak, bahkan ada yang dirumahkan," kata Fabby.

Ketua Harian YLKI Tulus Abadi juga sependapat. Menurut Tulus, kelompok masyarakat perkotaan mengalami dampak yang paling serius dengan adannya pandemi corona. Apalagi banyak pekerja terancam PHK. Sedangkan masyarakat pedesaan masih bisa bekerja secara normal sehingga tidak kehilangan pendapatan.

"Masyarakat perkotaan dalam kategori miskin dan nonmiskin sangat perlu diperhatikan. Sehingga dapat meringankan beban masyarakat yang rentan terdampak," kata Tulus.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Hendra Iswahyudi menjelaskan pemerintah dan PLN sedang mengkaji perluasan insentif ini. Ia menjelaskan saat ini pemerintah telah memberikan bantuan program pangan nontunai kepada 10-30 persen masyarakat. Sedangkan diskon listrik telah menjangkau 40 persen masyarakat miskin dan rentan miskin.

"Jadi intinya 40 persen sosial ekonomi rendah sudah dipastikan mendapatkan subsidi listrik. Artinya bahwa cakupannya sudah lebih luas baik miskin maupun rentan miskin," kata Hendra.

PLN sedang mengkaji perluasan keringan listrik bahkan bagi industri dan bisnis.  Termasuk bagaimana bila biaya beban digratiskan atau rekening minimum atau diberikan diskon 5-10 persen. Semua itu sedang PLN hitung secara matang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika