REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil meninjau langsung penyaluran bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk warga rawan miskin atau miskin baru akibat pandemi COVID-19, baik yang berdomisili maupun perantau, di Bodebek (Kota Bogor, Bekasi, Depok, Kabupaten Bogor, dan Bekasi) pada Rabu (15/4).
Sebanyak 5.000 paket bansos, masing-masing 1.000 paket di tiap daerah, disalurkan melalui PT Pos Indonesia yang bekerja sama dengan ojek online (ojol) dan juga ojeng pangkalan (opang) setempat.
Ridwan Kamil mengatakan, paket bansos Jabar berupa bantuan tunai dan pangan non tunai senilai Rp 500 ribu diberikan selama empat bulan ke depan.
“Kami sudah mulai mengirimkan yang namanya bantuan provinsi, Rp 500.000 kali empat bulan. Yang diangkut ini adalah Rp 350.000 dalam bentuk sembako, ada beras, gula, sarden, mi instan, vitamin, telur, dan lain-lain, kemudian 150.000 (rupiah) untuk tunai,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil.
Menurut Emil, PT Pos Indonesia dipilih untuk menyalurkan bansos karena Pemda Provinsi Jabar memerlukan tempat yang cukup luas di banyak titik untuk menyimpan paket bansos. Selain itu, PT Pos Indonesia memiliki aplikasi inventori yang memadai.
“Saya ucapkan terima kasih atas kerja samanya. Kita beli sembakonya dari pedagang pasar dalam asosiasi dari Bulog, kemudian dikirim oleh PT Pos, karena PT Pos punya markas dan punya aplikasi inventori yang bagus,” katanya.
“Jadi, nanti kalau warga menerima (paket bantuan) nanti difoto, kemudian nanti fotonya masuk ke laporan kami, supaya tidak salah sasaran," imbuhnya.
Adapun, jumlah Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penerima bantuan Pemda Provinsi Jabar bagi masyarakat yang kondisi sosial dan ekonomi terdampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Bogor sejumlah 29.088 Kepala Keluarga (KK), Kota Bogor 8.046 KK, Kota Depok 10.423 KK, Kabupaten Bekasi 14.396 KK, dan Kota Bekasi 27.847 KK.
“Kami memberdayakan driver dari grab dan dari gojek, sebagian dari yang mengirim juga sehingga mereka ada pendapatan dari proses ini,” kata Emil.
Karena ini jumlahnya besar, kata dia, jadi tidak bisa 3 hari sampai 4 hari selesai, minimal 10 hari sampai 15 hari. "Jadi nanti mohon izin ada warga yang nanti dapatnya di awal bulan, ada warga yang dapatnya di hari kelima atau tengah bulan, itu mohon dipermaklumkan,” katanya.
Adapun berdasarkan surat dari Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jabar Nomor 466.2/1545/pfm terkait Penetapan Data DTKS Penerima Bantuan Pemda Provinsi Jabar, saat ini ditetapkan 445.339 KTRS penerima bantuan dari DTKS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika