REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta pengembangan desa wisata di Destinasi Super Prioritas (DSP) Danau Toba bisa dimulai Juli mendatang. Ada 10 desa wisata yang rencananya akan dikembangkan di DSP Danau Toba.
"Sekarang kita tinggal bahas siapa berbuat apa, time table (jadwal), berapa dana yang dihabiskan, Juli kita mulai bekerja, kalau tidak bisa kita mundur sebulan," katanya saat memimpin rapat koordinasi Pengembangan Desa Wisata di DSP Danau Toba secara virtual, Rabu (15/4).
Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, Luhut akan membagi tugas kepada Kementerian/Lembaga terkait agar ada langkah integrasi. "Kita ikutkan pula ahli kultur orang Batak. Semua ini sudah tergambar apa yang harus dilakukan tiap kementerian/lembaga, jadi koordinasi juga harus ketat walaupun kita physical distancing," ujarnya.
10 desa wisata yang rencananya akan dikembangkan di DSP Danau Toba tersebar di Kabupaten Humbang Hasundutan (tiga desa), Kabupaten Toba (empat desa) dan Kabupaten Tapanuli Utara (tiga desa). Dari semua desa tersebut, ada berbagai kebutuhan utama terutama infrastruktur yang wajib dibenahi, di antaranya perbaikan akses jalan (tujuh desa), penyediaan air bersih (lima desa), pelatihan SDM (tiga desa) dan perbaikan rumah adat (dua desa).
Nantinya, tujuh kementerian akan bahu membahu demi kebutuhan dukungan yang sudah disepakati bersama, misalnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan mengejar penyelesaian master plan desa wisata dan pendampingan serta pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengelola desa wisata.
Kemudian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan melakukan pendampingan pengelolaan dana desa untuk kebutuhan bersama dan pendampingan pengelolaan BUMDes.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan melakukan perbaikan akses jalan menuju dan dalam kawasan desa, perbaikan rumah masyarakat untuk dijadikan homestay, penataan kawasan permukiman, dan pembangunan fasilitas pengolahan sampah dan IPAL.
Sementara Kementerian Perhubungan akan melaksanakan pembangunan dermaga dan halte pemberhentian bus air dan penyediaan angkutan wisatawan dengan bus air.
Ada pula, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan juga BUMN, seperti Pertamina dan pihak swasta yakni Airy, serta pemerintah daerah setempat yang harus menerjemahkan dukungan dan keinginan kuat masyarakat setempat.
Lebih lanjut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama akan menindaklanjuti hasil kunjungan yang dilakukannya bersama dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan beberapa waktu lalu.
Ia menyarankan, berkaca dari destinasi wisata di seluruh dunia, kesuksesan mereka adalah, dengan menjaga suasana yang kental dengan kearifan dan kultur lokal, dan yang terpenting adalah aksesibiltas dan juga kebersihan.
"Jadi kami harap para bupati agar fokus terhadap kebersihan, dan pengelolaan sampah tetap terjaga. Tugas kami juga mencari potensi kreatifitas anak-anak muda yang masih memegang teguh adat dan budayanya," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika