REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polda Metro Jaya mengumumkan tidak akan melakukan penyekatan akses terhadap kendaraan angkutan penumpang baik umum maupun pribadi dengan rute Jakarta-Bogor dalam Operasi Ketupat Jaya 2020.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus mengatakan awalnya pihak kepolisian telah menyiapkan sekat di tiga jalur tol yang menjadi akses keluar dan masuk Jakarta.
Tiga sekat jalur tol tersebut yakni di pintu tol Gerbang Tol Cikarang Barat untuk arah Purwakarta atau Cikampek, kemudian GT Cibitung arah Merak, dan di GT Cimanggis arah Bogor.
"Yang seharusnya ada (penyekatan) di Cimanggis arah Bogor, yang di Cimanggis ini yang ini kami tiadakan, karena asumsi orang Bogor boleh masuk dan keluar Jakarta," kata Yusri di Polda Metro Jaya, Kamis (23/4).
Yusri mengatakan keputusan tersebut diambil setelah dikoordinasikan dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya untuk mengakomodir pekerja yang berdomisili di Bogor namun bekerja di Jakarta.
"Orang Bogor kerja ke Jakarta masih bisa dan orang Jakarta untuk balik ke Sentul atau Bogor di luar dari Cimanggis itu bisa," ujarnya.
Polda Metro Jaya menggelar Operasi Ketupat Jaya 2020 dengan fokus untuk menyekat akses masuk dan keluar Jakarta terhitung sejak Jumat 25 April 2020 mulai pukul 00.00 WIB hingga H+7 Lebaran.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melarang seluruh masyarakat Indonesia mudik ke kampung halaman untuk mencegah penyebaran Covid-19.
"Pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga mudik semuanya akan kita larang," kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (23/5).
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas dengan tema "Lanjutan Pembahasan Antisipasi Mudik" melalui video conference bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan para menteri Kabinet Indonesia Maju.
Hal itu menurut Presiden berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan.
"Saya ingin langsung saja, dari hasil kajian-kajian yang ada di lapangan pendalaman di lapangan, dari hasil survei Kementerian Perhubungan disampaikan yang tidak mudik 68 persen, yang tetap bersikeras mudik 24 persen, yang sudah mudik 7 persen, artinya masih ada angka sangat besar 24 persen lagi," ujar Presiden menjelaskan.
Presiden pun mengaku tidak ingin mengambil risiko penyebaran Covid-19 lebih luas lagi. "Jadi dari sinilah kemudian saya ingin mengambil sebuah keputusan setelah larangan mudik ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN sudah kita lakukan pada minggu lalu. Oleh sebab itu saya minta persiapan-persiapan yang berkaitan dengan (larangan mudik) ini mulai disiapkan," ucap Presiden menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika