REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR - Pemerintah Malaysia memperpanjang masa Perintah Kawalan Pergerakan (MCO) atau lockdown untuk membendung penyebaran Covid-19 sampai 12 Mei 2020. Perpanjangan ini merupakan perpanjangan yang keempat kalinya di negara tersebut.
Pengumuman itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam pidato khusus di Kantor Perdana Menteri Malaysia. Pengumuman disiarkan secara langsung di televisi pemerintah pada Kamis malam.
"Berdasarkan data-data yang dibentangkan kepada saya oleh Kementerian Kesehatan, saya dapati bahwa usaha-usaha untuk membendung wabah Covid-19 masih perlu diteruskan," katanya.
Walaupun angka-angka menunjukkan perkembangan yang positif, ujar dia, langkah-langkah yang diambil hendaklah diteruskan sampai ke satu masa di mana semua yakin wabah Covid-19 dapat dibendung sepenuhnya. "Sehubungan itu, saya ingin mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan yang direncanakan berakhir pada 28 April 2020 akan dilanjutkan untuk tempo dua pekan lagi yaitu hingga 12 Mei 2020," jelasnya.
Dalam tempo ini, pemerintah akan menilai data-data terkini yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan untuk menentukan langkah seterusnya. "Saya tidak menolak kemungkinan bahwa PKP akan dilanjutkan lagi selepas ini. Ini bermakna, saudara-saudari mungkin tidak boleh menyambut hari raya di kampung," lanjut Muhyiddin.
Ia menegaskan yang boleh bekerja adalah sektor-sektor yang diberi izin. "Saudara-saudara masih tidak boleh bekerja, kecuali bagi mereka yang bekerja dalam sektor yang diperbolehkan. Perniagaan juga masih belum boleh dibuka sepenuhnya," katanya.
Menurutnya jika kasus-kasus Covid-19 terus mencatatkan penurunan yang kentara, pemerintah kemungkinan akan melonggarkan pembatasan secara bertahap. Pelonggaran pembatasan mungkin akan dilakukan bertahap di beberapa sektor termasuk sektor sosial.
"Ini untuk membolehkan saudara-saudari menjalani kehidupan yang lebih nyaman. Majelis Keselamatan Negara sedang menyusun rencana yang menyeluruh mengenai perkara ini," kata Muhyiddin.
Dengan kemungkinan pelanjutan tempo PKP, pemerintah sedang mengkaji untuk memulihkan ekonomi atau revive the economy secara bertahap. Ini termasuk menyusun Rencana Pemulihan Ekonomi jangka pendek dan sederhana untuk memastikan aktivitas ekonomi dapat dibangkitkan kembali setelah PKP berakhir.
Sehubungan itu pihaknya telah mengarahkan Kementerian Keuangan dan Unit Perancang Ekonomi, Kantor Perdana Menteri untuk menyusun Rencana Pemulihan Ekonomi jangka pendek, jangka sederhana, dan jangka panjang yang menyeluruh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika