REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar penerapan status pembatasan sosial erskala esar (PSBB) di empat provinsi dan 22 kabupaten/kota dievaluasi. Ia menekankan agar PSBB betul-betul diterapkan secara ketat dan efektif.

“Dan saya melihat beberapa kabupaten/kota telah melewati tahap pertama dan akan masuk tahap kedua. Ini perlu evaluasi. Mana yang penerapannya terlalu over, terlalu keblabasan, dan mana yang masih kendor,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas laporan tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di Istana Bogor, Senin (4/5).

Menurut Jokowi, evaluasi penerapan PSBB ini penting sehingga pemerintah dapat melakukan perbaikan-perbaikan. PSBB pun diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, Jokowi meminta setiap daerah yang melakukan PSBB memiliki target terukur.

Misalnya, berapa banyak jumlah pengujian sampel dan tes PCR yang telah dilakukan, seberapa ketat isolasi yang dilakukan terhadap warga yang positif maupun yang dinyatakan sebagai PDP, dan juga seberapa ketat proteksi terhadap orang tua yang berisiko. “Apakah pelacakan yang agresif telah dikerjakan. Berapa yang telah di-tracing setiap hari betul-betul ini harus dikerjakan,” kata dia.