REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga kajian ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) meminta perusahaan farmasi tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan dalam pengadaan alat kesehatan.
"Jangan sampai nanti akhirnya menimbulkan persoalan baru," ujar Peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus ketika dihubungi di Jakarta, Senin (11/5).
Saat ini, alat kesehatan, termasuk alat tes cepat (rapid test) Covid-19 cukup dibutuhkan guna memutus penyebaran virus corona. "Kebutuhan alat kesehatan memang sekarang mendesak dan menjadi suatu peluang bisnis bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang farmasi sehingga dimungkinkan bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat," katanya.
Ia mengharapkan, perusahaan farmasi di dalam negeri tetap menjaga kredibilitasnya dan tidak melakukan praktik mafia sehingga pemerintah efektif melawan Covid-19 di dalam negeri. "Harus ada transparansi mengenai harga barang hingga biaya logistik, dengan begitu ketika dijual di dalam negeri mencapai harga keekonomiannya sehingga tidak saling curiga dan membebankan masyarakat," ucapnya.
Apalagi, importir mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak impor. Heri meminta pemerintah memperbaiki tata kelola impor alat kesehatan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan.
"Tugas pemerintah memperbaiki aturan-aturan agar harmonis untuk impor," katanya.
Heri mengakui, kinerja BUMN farmasi cukup baik dalam menangani Covid-19 di dalam negeri. Namun, tentu banyak faktor yang dapat membuat kinerjanya menjadi terpengaruh.
Sebelumnya, induk holding farmasi badan usaha milik negara (BUMN), PT Bio Farma menilai munculnya isu mafia alat kesehatan dan obat-obatan di tengah pandemi Covid-19 seiring meningkatnya permintaan dibandingkan pasokan.
"Mafia alkes, permasalahan pandemi ini demand jauh lebih tinggi daripada suplainya. Dalam kondisi seperti ini pasti ada kesempatan seperti itu," ujar Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir.
Di sisi lain, impor alat kesehatan juga tidak berjalan lancar karena setiap negara menjaga pasokannya untuk penanganan Covid-19. "Permasalahan yang muncul akibat isu mafia farmasi ini karena mereka deal-nya melalui broker tertentu. Kalau kami langsung ke pabriknya, jadi tak melalui broker," katanya.
Ia memastikan, BUMN farmasi tidak akan melakukan praktik kotor, hal itu karena BUMN memiliki fungsi agen pembangunan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika