REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar manajemen pengendalian PSBB bersifat aglomerasi yang penanganannya saling terhubungan dengan kawasan lainnya. Sehingga, manajemen antardaerah untuk mengendalikan PSBB pun menjadi semakin terpadu.

Jokowi juga mengingatkan, agar manajemen pengendalian PSBB tak terjebak pada batas-batas administrasi pemerintahan. Hal ini disampaikan Presiden saat membuka rapat terbatas evaluasi pelaksanaan penerapan PSBB di Istana Merdeka, Selasa (12/5).

“Manajemen pengendalian PSBB juga saya harapkan tidak terjebak pada batas-batas administrasi kepemerintahan. Artinya juga bersifat aglomerasi, penanganan sebuah kawasan besar dan saling terhubung sehingga manajemen antardaerahnya menjadi terpadu,” ujar Jokowi.

Ia mencontohkan manajemen pengendalian PSBB yang dilakukan secara terpadu di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Manajemen di kawasan tersebut saling berkaitan sehingga pengaturan mobilitas sosial masyarakat pun dinilai lebih baik dan terpadu.

“Misalnya seperti yang sudah dilakukan Jabodetabek. Ini saling kait mengkait sehingga pengaturan mobilitas sosial dari masyarakat bisa terpadu dan lebih baik,” ucap dia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika