REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menyampaikan, 24 persen dari total desa yang ada di tanah air sudah menerima bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa. Abdul Halim Iskandar mengklaim Kemendes PDTT sudah melakukan upaya percepatan penyaluran BLT tersebut.
"Sudah lumayan ada percepatan, dan hari ini data terbaru, BLT Desa yang sudah cair itu ada 12.829, jadi 24 persen dari total desa yang sudah disalurkan dana desanya. Jadi Alhamdulillah lumayan percepatannya," ungkap Abdul saat konferensi pers daring, Senin (18/5).
Mendes menerangkan, 12.829 desa tersebut merupakan bagian dari 46.174 desa yang telah menyelesaikan musyawarah desa (musdes) khusus. Masih ada sekitar 33.345 desa yang belum mendapatkan BLT Dana Desa. Tapi, kata dia, desa-desa tersebut sudah menetapkan keluarga penerima manfaat melalui musdes khusus tersebut.
"Calon KPM sudah siap sejumlah 46.174 desa atau 84 persen sedangkan yang sudah salur 24 persen, 12.829. Sementara desa yang telah musdes khusus dan telah menetapkan calon penerima itu 33.345 desa," katanya.
Abdul menjelaskan, perbedaan jumlah yang cukup mencolok di antara desa yang telah mendapatkan BLT Dana Desa dengan yang belum terjadi karena adanya integrasi data yang dilakukan kabupaten/kota. Data tersebut dijadikan sebagai salah satu syarat untuk melakukan penyaluran BLT Dana Desa.
"Karena memang tidak mudah untuk menghindari overlaping. Sementara waktu sudah mendesak, sudah mau lebaran, masih ada 33.345 desa yang belum tersalur, tapi datanya sudah selesai," ujarnya.
Untuk melakukan percepatan penyaluran, ada sejumlah langkah yang dilakukan oleh Kemendes PDTT. Dia menjelaskan, sejak awal pihaknya sudah menugaskan dan terus menjalin komunikasi dengan seluruh pendamping di semua level, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa. Itu dilakukan agar desa dapat dengan cepat melaksanakan tahapan-tahapan yang diperlukan.
"Sejak 1 Mei kita menugaskan kepada seluruh pejabat eselon dua untuk melakukan monitoring harian dan memfasilitasi komunikasi dengan Dinas PMD di seluruh kabupaten/kota," terangnya.
Pengoptimalisasian dilakukan bukan hanya dilakukan di tingkat eselon dua yang melakukan komunikasi, monitoring, dan memfasilitasi Dinas PMD kabupaten/kota. Eselon satu juga turut dioptimalkan dengan melakukan komunikasi intensif dengan para bupati dan wali kota. "Sementara menterinya dengan gubernur. Jadi semua potensi di kementerian digunakan untuk percepatan," ucapnya.
Kemudian, pada 13 Mei, Kemendes PDTT berkirim surat kepada para bupati atau wali kota agar melakukan percepatan tahapan-tahapan yang diperlukan. Lalu, dua hari setelahnya ia mengeluarkan Instruksi Mendes Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 15 Mei. Isntruksi Mendes tersebut menekankan, dana desa harus lekas disalurkan sebelum lebaran.
"Ini untuk percepatan bagi 30.762 desa yang sudah musdes khusus sebelum 9 Mei. Jadi ada 30.762 desa yang sudah selesai tapi terhambat aturan untuk sinkronisasi di kabupaten. Aturan itu kita batasi di dalam Permendes, kita batasi selambat-lambatnya lima hari kerja," jelas Abdul.
Pada Ahad (17/5), ia kembali mengeluarkan Instruksi Mendes agar desa yang sudah melaksanakan musdes mulai tanggal 9 Mei hingga hari ini bisa langsung mencairkan BLT Dana Desa. Itu bisa dilakukan sekaligus dengan mengajukan pengesahan untuk sinkronisasi ke bupati atau wali kota.
"Instruksi Mendes ini mengcover 2.583 desa. Karena kalau masih nunggu sinkronisasi dan lain-lain ya nggan bisa tersalurkan, sementara rakyat sudah menunggu, kepala desa sudah ditanyai. Maka saya keluarkan instruksi itu," tuturnya.
Meski begitu, data yang sudah dikirim oleh bupati maupun wali kota akan tetap dijadikan dasar untuk penyaluran BLT Dana Desa di tahap kedua di desa yang bersangkutan. "Jadi nanti penyaluran tahap kedua berdasar data yang sudah disahkan bupati wali kota," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika