REPUBLIKA.CO.ID, NAY PYI DAW -- Negara Bagian Rakhine, Myanmar, akhirnya melaporkan penemuan dua kasus Covid-19. Mereka adalah dua lelaki yang baru-baru ini kembali dari Malaysia.
Penemuan kasus itu seketika memicu kekhawatiran tentang penyebaran Covid-19 di kamp-kamp pengungsi di wilayah tersebut. "Sekarang kami memiliki dua pasien dan bayangkan situasi di kamp-kamp yang penuh sesak begitu seorang pengungsi terinfeksi," kata San Kyaw Hla, tokoh yang memimpin parlemen regional Rakhine, dikutip laman Anadolu Agency, Senin (25/5).
Dia menyoroti kondisi kamp di Sittwe (ibu kota Rakhine) yang penuh sesak. San Kyaw Hla menyebut para pengungsi internal di sana belum diberi kesempatan untuk mengambil langkah-langkah perlindungan. "Virus ini tidak pandang bulu. Ia tidak akan mengampuni siapa pun, terlepas dari ras dan agama," ujarnya.
Menurut Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan, per Februari lalu, Sittwew menampung 103.557 dari 130.886 Muslim Rohingya yang terlantar akibat kekerasan komunal pada pertengahan 2012. Mereka ditempatkan di 16 kamp sementara.
Lebih dari 700 etnis Rakhine baru-baru ini tiba di Sittwe. Mereka melarikan diri dari pertempuran antara militer Myanmar dan Tentara Arakan, sebuah kelompok yang sebagian besar beragama Budha dan mengklaim memperjuangkan hak-hak etnis Rakhine.
Menurut Rakhine Ethnic Congress (REC) pertempuran yang sedang berlangsung dan meluas membuat lebih dari 164.221 warga sipil, sebagian besar beragama Buddha, terlantar di 10 kota di negara bagian Rakhine sejak Januari 2019. "Hanya ada sekitar 30.000 orang terlantar April lalu, dan sekarang jumlahnya melebihi 160.000. Orang-orang melarikan diri dari rumah mereka untuk menghindari pertikaian yang terjadi setiap hari," kata Sekretaris REC Zaw Zaw Tun.
Menurut Zaw Tun, di antara orang-orang yang baru saja mengungsi, 101.670 orang mencari perlindungan di kompleks biara Budha, rumah teman dan kerabat atau kamp yang tidak dikenal. “Orang-orang ini tidak dalam posisi untuk memberikan [sumpah serapah] tentang virus. Mereka berjuang untuk bertahan hidup,” katanya.
Otoritas Myanmar telah menerapkan lockdown di kamp IDP sebagai bentuk tindakan pencegahan. Namun Zaw Tun menyebut pemerintah gagal menyediakan makanan yang cukup serta kebutuhan lainnya seperti masker dan cairan pembersih tangan. "Jadi mereka sekarang benar-benar bergantung pada donor individu dan organisasi non-pemerintah," ucapnya.
Pengungsi di Rakhine dan Negara bagian Chin yang bertetangga dianggap sangat berisiko terinfeksi Covid-19 karena sejumlah alasan, termasuk konflik aktif dan pembatasan perjalanan. Lebih dari 8.000 warga sipil, sebagian besar etnik Kristen Chin, melarikan diri dari pertempuran dalam beberapa bulan terakhir antara militer dan kelompok Tentara Arakan di kota-kota seperti Paletwa serta Matupi yang berbatasan dengan Rakhine.
Ikuti Whatsapp Channel Republika