REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok membantah informasi mengenai adanya 20 kelurahan yang dikarantina karena ditemukan enam atau lebih pasien positif Covid-19. Informasi tersebut diperoleh berdasarkan data resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui Wakil Sekretaris Gugus Tugas Covid-19 Jabar, Berli Hamdani pada 2 Juni 2020 lalu.

"Di Depok tidak mengenal adanya karantina kelurahan. Jadi mohon untuk tidak dijadikan isu yang meresahkan dan membuat warga bingung dengan info-info seperti itu," ujar juru bicara (Jubir) Gugus Tugas Percepatan Penanagan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana saat dikonfirmasi Republika.co.id, Kamis (4/6).

Menurut Dadang, Pemkot Depok akan menerapkan Pembatasan Sosial Kampung Siaga (PSKS) di tingkat rukun warga (RW). "Telah ditetapkan 31 RW untuk diterapkan PSKS karena masih ada kasus konfirmasi positif. Kami masih monitor terus 31 RW tersebut. Jadi perkembangannya sangat dinamis," jelasnya.

Wali Kota Depok Mohammad Idris menegaskan kelurahan di Kota Depok yang masih zona merah ada 19 kelurahan. "Dari total 19 kelurahan yang masih memiliki kasus konfirmasi positif maka ada 31 RW yang ditetapkan sebagai PSKS," tegasnya.