REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, meminta Perusahan Listrik Negara (PLN) membuka posko pengaduan, baik secara daring maupun langsung. Hal itu terkait dengan banyaknya keluhan masyarakat atas lonjakan tagihan listrik bulan Juni 2020. PLN juga harus bisa menjelaskan secara terperinci penyebab kenaikan tagihan listrik setiap perpelanggan. 

"PLN jangan hanya berpatokan pada argumentasi standar bahwa lonjakan ini terjadi karena ada perubahan sistem perhitungan yang semula berdasar angka catat meter menjadi angka rata-rata," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berkeluh, dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/6).

Faktanya, menurut Mulyanto, ada banyak kasus lonjakan kenaikan yang melebihi angka rata-rata selama 3 bulan terakhir. Bahkan, ada pelanggan yang mengalami lonjakan tagihan hingga 300 persen. Kalau benar perhitungan berdasarkan angka rata-rata pemakaian selama 3 bulan terakhir, angkanya tidak mungkin melonjak secara drastis. 

Mulyano menduga ada faktor lain yang perlu dijelaskan PLN. Kemudian, jangan biarkan pelanggan bingung dan menerka-nerka penyebab lonjakan tagihan listrik. "Keluhan ini harus ditanggapi segera. Jika masalah tagihan ini tidak dapat diselesaikan secara baik, PLN mengecewakan," ujar Mulyanto.