REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di sejumlah daerah muncul keluhan mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Menanggapi hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengatakan, kebijakan teknis merupakan tanggung jawab daerah.

Menurut data yang diterima Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat tujuh kasus terkait PPDB. Lima di antaranya berasal dari DKI Jakarta, satu kasus dari Banten, dan satu dari Jawa Barat.

Pengaduan yang diterima KPAI tercatat dimulai pada 27 Mei 2020 hingga 5 Juni 2020. Di luar itu terdapat juga protes yang dilakukan orang tua siswa di Yogyakarta terkait kebijakan nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SD untuk PPDB SMA.

"Kalau mau protes ke Disdik atau Gubernur saja. Biar dijelaskan kenapa pemda membuat kebijakan lokal seperti itu," kata Plt. Diretkur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen), Hamid Muhammad, dihubungi Republika, Senin (8/6).