Rabu 17 Jun 2020 19:51 WIB

Mendagri Puji Bupati Banyuwangi Soal Penyaluran Bansos Covid

Azwar Anas mengedepankan transparansi kepada warga Banyuwangi

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Esthi Maharani
Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas
Foto: dokpri
Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memuji kinerja Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, Azwar Anas, yang dianggap inovatif dalam menyalurkan bantuan sosial Covid-19. Azwar Anas, ujar Tito, melakukan terobosan dengan mengedepankan transparansi kepada warga Banyuwangi terkait penyaluran bansos Covid-19.

"Beliau membuat data penerima manfaat divalidasi dengan cepat dan ditayangkan di papan kelurahan dan kecamatan yang terbuka bagi warga. Sehingga kalau ada yang protes semuanya terjadi di tingkat bawah dengan cepat dan diakomodasi," ujar Tito dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Rabu (17/6).

Tito memang meminta kepala daerah lebih inovatif dalam menyalurkan bantuan sosial di tengah pandemi Covid-19. Inovatif maksudnya, pemda harus memiliki kemampuan untuk menutup celah kekosongan penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah pusat. Apabila ada masyarakat yang belum tersentuh bantuan padahal ditengarai membutuhkannya, maka pemda bisa berperan.

Selain itu, kepala daerah juga diharapkan bisa menyalurkan bantuan sosial dengan cara yang transparan dan menumbuhkan kepercayaan di tengah masyarakat. Bukan sebaliknya, membuat masyarakat tidak percaya bahwa pemerintah adil dalam membagikan bantuan sosial.

"Sehingga ini ujian kepemimpinan kepala daerah di situasi krisis seperti ini. Sehingga saya pribadi, selaku mendagri menyampaikan apresiasi kepada teman-teman daerah yang mampu mengelola tanpa ada gaduh-gaduh dan tepat sasaran," ujarnya.

Tito menambahkan, dalam penanganan pandemi seperti saat ini, dibutuhkan koordinasi yang cepat antaran pemerintah pusat dan daerah. Di daerah pun, seorang kepala daerah harus punya kepekaan yang lebih untuk menangkap aspirasi masyarakat.

"Namun kalau teman-teman daerahnya pasif, nah akhirnya yang terjadi adalah saling menyalahkan. Pada kesempatan baik ini saya imbau, supaya kepala daerah mampu berkreasi dan berinovasi dengan kompleksnya permasalahan yang dihadapi dalam penyaluran bansos ini," katanya.

Kementerian Dalam Negeri, ujar Tito, juga mendukung sepenuhnya program pemerintah pusat untuk menyalurkan seluruh bantuan sosial sebagai jaring pengaman sosial.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement