REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG -- Masih adanya sejumlah oknum orang tua calon siswa yang bertindak kurang bijak dalam melengkapi berkas persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online 2020 di Jawa Tengah, mendapat perhatian Guberur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Orang nomor satu di Provinsi Jawa Tengah tersebut berharap, para orang tua bisa mengajarkan nilai-nilai integritas kepada putra-putri mereka dalam banyak hal, termasuk dalam hal persyaratan pendaftaran sekolah. Sebab --sejak pendaftaran PPDB 2020 yang menggunakan sistem zonasi ini dibuka-- sejumlah persoalan terkait dengan persyaratan administrasi seperti Kartu Keluarga (KK) masih saja terjadi di lapangan.
Misalnya menyertakan KK yang tidak sesuai atau masih banyaknya pertanyaan seputar KK yang dipersyaratkan. Karena dalam persyaratan sistem zonasi, ketentuannya adalah KK yang sudah satu tahun diterbitkan.
Ternyata banyak yang menyertakan persyaratan KK-nya baru diterbitkan hanya beberapa bulan sebelum PPDB dilaksanakan atau masih kurang dari satu tahun. “Dikhawatirkan, ini menjadi modus untuk mendekatkan dengan zonasi sekolah yang diinginkan,” ungkapnya, Kamis (18/6).
Di lain pihak, jelas gubernur, pemerintah daerah sendiri juga terus menutup berbagai celah kolusi dan nepotisme dalam proses PPDB online tahun 2020 ini. Bahkan –tanpa sungkan—gubernur mengaku ada juga orang tua calon siswa yang berupaya menitipkan putra- putri mereka kepadanya. Alasannya, tetek-bengek (red; bermacam-macam) dan intinya yang penting anaknya bisa masuk sekolah yang difavoritkan.
Namun cara-cara seperti itu tidak tepat dan sudah barang tentu tidak digubrisnya. “Kenapa, karena sebenarnya kita ini mengedukasi, enggak usah kolusi dan ikuti saja ketentuan serta aturan yang semestinya,” tegas Ganjar.
Menurutnya, anak- anak harus diajari apa itu kejujuran, berikan mereka data yang benar dan tanamkan nilai- nilai integritas pada anak- anak (calon siswa). Karena, kalau masuk sekolahnya saja sudah dengan cara yang tidak benar, ke depannya juga tidak akan baik.
Termasuk juga perihal surat pindah tugas kerja orang tua, yang juga harus disertakan dalam persyaratan pendaftaran. Yang perlu dicatat, bahwa ada tahapan verifikasi terlebih dahulu terhadap semua persyaratan tersebut.
Apakah yang orang tua yang bersangkutan memang benar- benar pindah atau tidak nanti ada tahapan verifikasi. “Sehingga manipulasi, kecurangan atau upaya mengakali persyaratan ini bisa direduksi,” tambahnya.
Terkait dengan persoalan domisili yang dibuktikan dengan KK, gubernur melihat memang seolah ada yang sudah lama disiapkan. Misalnya ikut saudaranya terlebih dahulu atau kos terlebih dahulu yang dekat dengan lingkungan sekolah.
Bahkan saat ini ada pula masyarakat yang ditawari surat kesehatan hingga surat keterangan lainnya. Oleh karena itu, jika masih ada masyarakat yang tidak puas atau memang belum jelas, diimbau untuk menghubungi hotline yang tersedia di sistem PPDB online.
Maka, dalam hal ini siswa dilatih dengan nilai- nilai kejujuran serta integritas. “Termasuk PPDB dengan model zonasi ini juga mengususng semangat untuk memangkas gap atau ketimpangan sekolah,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Gubernr Jawa Tengah juga menyampaikan, saat ini masyarakat di daerahnya juga tak perlu khawatir dengan kemampuan teknis saat mendaftar PPDB. Sebab kemampuan akses NIK --yang semula hanya 300 ribu per hari—juga sudah diperbaruai dan ditambah kapasitasnya.
Melalui upaya ini, maka --saat ini—kemampuan akses NIK telah ditingkatkan dan 1 juta pengakses per hari sudah bisa membukanya. “Enggak ada lagi kendala teknis, karena di servernya juga tidak ada kendala lagi,“ tandas gubenur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika