REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku ragu soal penugasan menantu Donald Trump, Jared Kushner, sebagai arsitek kepala rencana perdamaian pemerintah Timur Tengah. Pernyataan ini dimuat dalam buku mantan penasihat keamanan nasional Amerika Serikat (AS) John Bolton.
Bolton mengatakan, sebelum bergabung dengan Gedung Putih, ia melakukan pembicaraan dengan Netanyahu ketika Perdana Menteri Israel itu menyatakan keraguannya itu. Hal itu dituliskan menurut laporan dari CNN dan the Wall Street Journal yang dikutip Times of Israel dari buku baru Bolton yang belum dirilis resmi.
"Netanyahu ragu-ragu untuk memberi tugas mengakhiri konflik Israel-Palestina ke Kushner, yang keluarganya sudah dikenal Netanyahu selama bertahun-tahun," kata Bolton dalam bukunya.
"Dia cukup seorang politisi untuk tidak menentang gagasan itu di depan umum. Namun, seperti sebagian besar dunia, dia bertanya-tanya mengapa Kushner berpikir dia akan berhasil di mana orang-orang seperti Kissinger telah gagal," kata Bolton merujuk Netanyahu.
Kushner, yang menikah dengan putri Trump, yakni Ivanka, telah ditunjuk untuk memainkan peran penting dalam menyusun proposal "Perdamaian untuk Kesejahteraan" Gedung Putih untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Rencananya telah diumumkan di Gedung Putih pada akhir Januari lalu.
Setelah publikasi klaim Bolton, Kantor Perdana Menteri (PMO) Israel mengatakan bahwa Netanyahu memiliki keyakinan penuh pada kemampuan Kushner. PMO menolak deskripsi apa pun yang bertentangan dan mengatakan bahwa Kushner telah berkontribusi besar untuk memajukan perdamaian di Timur Tengah.
Pernyataan PMO memuji Kushner dengan merumuskan rencana perdamaian Gedung Putih, berkontribusi pada keputusan Trump untuk memindahkan kedutaan AS ke Yerusalem, dan mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, sambil memajukan hubungan Israel dengan dunia Arab. "Dengan pencapaian ini sendiri dan di bawah kepemimpinan Presiden Trump, Kushner telah mencapai apa yang tidak dicapai orang lain sebelum dia. Kami yakin bahwa dengan bekerja bersama, kita dapat mencapai perdamaian abadi dan aman yang kita semua inginkan," kata PMO yang tidak secara langsung menyebutkan klaim Bolton.
Usulan Trump menyatakan bahwa tujuannya berfungsi sebagai dasar untuk kesepakatan Israel-Palestina yang dinegosiasikan. Namun, dengan penolakan Otoritas Palestina, Netanyahu telah mencari cara untuk memperluas kedaulatan Israel ke daerah-daerah yang dialokasikan untuk Israel di bawah rencana.
Di bawah kesepakatan koalisi antara partai Likud yang menaungi Netanyahu dan Blue and White yang menaungi Gantz, Netanyahu dapat mulai menganeksasi permukiman dan Lembah Jordan atau sekitar 30 persen dari Tepi Barat mulai 1 Juli. Pemerintahan Trump telah mengindikasikan tidak akan menentang rencana yang dinyatakan Netanyahu untuk melakukan itu.
Hal ini berarti memberikan Israel menerima rencana perdamaiannya, yang secara kondisional memberikan negara Palestina pada 70 persen wilayah yang tersisa, dengan pertukaran lahan tambahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika