REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koarmada I TNI AL menyiagakan empat kapal perang Indonesia (KRI) di Natuna, Kepulauan Riau, untuk mengantisipasi meluasnya dampak naiknya tensi di Laut China Selatan. Kapal-kapal berjenis Fregat dan Korvet, kapal antikapal selam, tersebut akan melakukan patroli rutin di perairan Laut Natuna Utara.
"Kita menyiagakan empat KRI di Natuna, yang pertama adalah patroli rutin, karena Laut Natuna Utara itu wilayah kita," jelas Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Koarmada I TNI AL, Letkol Laut Fajar Tri Rohadi, saat dikonfirmasi melalui aplikasi pesan singkat, Jumat (19/6).
Jumlah tersebut bertambah jika dibandingkan dengan kegiatan rutin, yakni biasanya hanya dua hingga tiga kapal yang berpatroli. Menurut Fajar, di dalam setiap kapal tersebut juga bersiagakan 100 orang personel TNI AL.
Selain itu, ada juga pasukan TNI lainnya yang terintegrasi bersiaga di sekitar sana. "Ada pasukan di satuan TNI terintegrasi. Satu KRI rata 100 (personel). Iya (jadi total personel yang ikut berpatroli di kapal ada 400 orang)," ujar dia.
Dia mengatakan, pihaknya akan terus melindungi kedaulatan dan kepentingan NKRI di wilayah tersebut. Menurutnya, peningkatan kesiagaan di wilayah Laut Natuna Utara itu sudah menjadi hal yang pasti dan sudah dilaksanakan sejak lama.
TNI AL, dalam hal ini Koarmada I, akan terus menyiagakan unsur KRI di Natuna. "TNI AL dalam hal ini Koarmada I terus menyiagakan unsur KRI di Natuna dan antisipasi meluasnya dampak naiknya tensi di Laut China Selatan," katanya.
Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta pemerintah memastikan keamanan wilayah Indonesia saat meningkatnya eskalasi di Laut Cina Selatan (LCS). Beberapa pekan terakhir, eskalasi meningkat akibat saling reaksi antara militer China dan Amerika Serikat (AS).
Peningkatan eskalasi di Laut China Selatan dinilai perlu menjadi perhatian serius. Sebab, wilayah Indonesia memiliki perbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan.
"Beberapa kali terjadi insiden kapal nelayan dengan kawalan cost guard Cina masuk ke Laut Natuna Utara yang masuk wilayah Indonesia," kata anggota Fraksi PKS tersebut, Jumat (12/6).
Dia menilai, kedaulatan wilayah Indonesia harus jadi prioritas paling utama untuk diamankan. Panglima TNI perlu mengerahkan kapal perang dan pesawat pengintai di Laut Natuna Utara guna mengantisipasi terulangnya pelanggaran oleh kapal asing.
Menurut Sukamta, reaksi yang kuat dari pemerintah akan menjadi sinyal bagi China dan negara manapun untuk tidak mencoba masuk wilayah Indonesia. Dia menyarankan agar Indonesia tidak perlu masuk ke dalam arena konflik antara China dan AS karena politik luar negara Indonesia yang bebas aktif.
"Selain itu, Indonesia punya hubungan diplomatik yang baik dengan kedua negara," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika