REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menegaskan, pemerintah daerah harus terus berjalan seperti biasa. Karena itu pemerintah, DPR, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk tetap melaksanakan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020.
"Pemerintah daerah harus terus berjalan seperti biasa, dan dijabat oleh pejabat definitif bukan pelaksana tugas," ungkap Mahfud dalam acara di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (23/6).
Mahfud pun menyampaikan, tantangan Pilkada Serentak 2020 bukan hanya masalah Covid-19. Masalah-masalah yang kerap muncul di masa pemilihan umum (Pemilu), yakni hoaks, fitnah, SARA, dan ujaran kebencian Mahfud lihat masih akan menjadi tantangan selama proses pemilu dilaksanakan.
Pada kesempatan itu, Mahfud mengapresiasi KPU dan Bawaslu yang secara konsiten merawat demokrasi di Indonesia. Menurutnya, kedua lembaga terkait pemilu itu melakukannya melalui pengawasan dan pencegahan terhadap potensi kerawanan pemilu dengan menerapkan sistem peringatan dini.
"Dengan mengejawantahkan filosofi pencegahan pelanggaran pilkada melalui penerapan early warning system. Awasi pelaksanaannya, jika terjadi pelanggaran bawa ke pengadilan, kalau tidak selesai bawa ke MK," ungkap dia.
Sebelumnya, Mahfud telah memastikan tidak akan ada penundaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Pelaksanaannya akan tetap diselenggarakan pada Desember 2020
“Kunjungan ke Kepulauan Anambas ini juga sekaligus untuk menjajaki kemungkinan Pilkada serentak. Pemerintah ingin memastikan Pilkada tidak akan bergeser dari 2020. Pilkada tetap akan diselenggarakan 9 Desember 2020,” ujar Mahfud saat kunjungan kerja ke Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, Kamis (4/6).
Kunjungan kerja tersebut Mahfud laksanakan bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Tito menyampaikan, salah satu hal yang dilihat untuk keputusan tersebut ialah tidak ada jaminan covid akan selesai pada 2021.
Dia juga melihat negara lain, yang juga terdampak Covid-19, tetap melaksanakan pemilu sesuai jadwal mereka. "Kalau lihat 60 negara di dunia semua on schedule, seperti Amerika, November tahun ini melaksanakan pemilu yang lebih besar dari kita. Semua on schedule, Jerman, Perancis juga melaksanakan," kata Tito.
Ikuti Whatsapp Channel Republika