Kamis 25 Jun 2020 12:10 WIB

Pemerintah Perlu Lindungi Industri yang Masih Bertahan

Industri yang bertahan biasanya bersandar pada bahan baku di dalam negeri.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya, Chandra Fajri Ananda.
Foto: .
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya, Chandra Fajri Ananda.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah perlu menjaga sisi demand (permintaan) dan supply (pasokan) masyarakat dalam mengatasi permasalahan ekonomi nasional yang memburuk akibat pandemi Covid 19. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya, Chandra Fajri Ananda, mengatakan dari sisi demand, masyarakat harus terus bekonsumsi.

"Untuk itu pemerintah perlu memberikan bantuan baik bantuan langsung tunai (BLT) atau subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sekaligus melakukan konsumsi," ujar dia di Jakarta.

Sementara dari sisi supply, pemerintah berkewajiban untuk menjaga agar industri di Tanah Air tetap berpoduksi. Selain untuk menjaga ketersediaan stok berbagai barang yang dibutuhkan masyarakat, juga agar tenaga kerja tetap terserap. Ada pula pajak yang dapat dibayarkan kepada negara sehingga negara juga memiliki pendapatan. "Akhirnya perekonomian kembali bergulir," kata Chandra.

    

Dengan pertimbangan itu, Chandra mengatakan, pemerintah perlu mendeteksi industri apa saja yang memiliki daya tahan baik selama pandemi Covid-19. Menurutnya industri yang bertahan biasanya bersandar pada bahan baku yang tersedia di dalam negeri. Industri ini tak terganggu pandemi Covid-19 yang juga menyerang negara lain. "Salah satu industri yang bertahan itu adalah industri hasil tembakau atau industri rokok,” ujar dia menyebutkan.

Karena itu, ia menyarankan agar pemerintah mempertahankan industri rokok dan industri lain yang masih bertahan. Industri hasil tembakau merupakan industri yang masih bisa memberikan pemasukan kepada negara lebih dari Rp 162 triliun setiap tahun. "Adakah industri lain yang bisa menggantikan posisinya?" kata dia bertanya.

Untuk itu pula, Chandra melanjutkan, di satu sisi pemerintah perlu menjaga kesehatan masyarakat. Namun di sisi lain pemerintah harus menjaga kesinambungan fiskal dengan menjaga penerimaan negara. “Menjaga kesehatan masyarakat tidak bisa hanya dengan menaikkan tarif cukai setinggi tingginya," ucapnya.

"Sebab, jika cukai rokok dinaikan, itu tidak akan menghentikan masyarakat mengonsumsi rokok. Masyarakat tetap mengkonsumsi rokok namun beralih ke rokok ilegal atau rokok impor yang tidak bayar cukai. Ini lebih berbahaya lagi."

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement